Pantau - Pemerintah Kota Jakarta Timur mengimbau pendatang baru untuk menunda datang ke Jakarta setelah libur Lebaran jika belum memiliki pekerjaan atau tempat tinggal yang jelas.
Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, seiring meningkatnya arus balik masyarakat ke ibu kota setelah Idul Fitri.
Munjirin menegaskan bahwa pendatang yang kembali ke Jakarta sebaiknya sudah memiliki kepastian pekerjaan agar tidak menambah beban sosial di perkotaan.
Imbauan Tunda Kedatangan Tanpa PekerjaanIa mengungkapkan, "Pendatang baru mudah-mudahan yang datang itu, yang kemarin pulang. Artinya, sudah punya pekerjaan di sini, kemudian pulang kampung, dan balik lagi ke Jakarta juga sudah mendapatkan pekerjaan."
Menurutnya, kesiapan ekonomi menjadi faktor penting sebelum seseorang memutuskan merantau ke Jakarta.
Ia juga menambahkan, "Tapi kalau yang belum ada pekerjaan, apalagi tidak ada yang menanggung di sini, ya, kita imbau kalau bisa untuk ditahan dulu, tidak ke Jakarta dulu."
Pemerintah Kota Jakarta Timur menilai urbanisasi tanpa kesiapan ekonomi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
Antisipasi Lonjakan Urbanisasi PascaleBaranSelain itu, masyarakat yang sudah bekerja di Jakarta diminta tetap produktif dan mematuhi aturan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan kota.
Imbauan ini diharapkan dapat mengendalikan arus urbanisasi pascalibur Lebaran yang diperkirakan meningkat setiap tahunnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen bagi para pendatang yang ingin bekerja di ibu kota.
Ia mengatakan, "Ya, seperti berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dengan semua syarat-syarat administrasi."
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan sekitar 10 ribu hingga 12 ribu orang akan datang ke Jakarta setelah Lebaran 2026, dengan tren jumlah pendatang yang menurun dari sekitar 27 ribu orang pada 2022 menjadi sekitar 16 ribu orang pada 2025.
