JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat. Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Baca juga: Warga Kecanduan PayLater: Biarin Utang Dulu, Sayang Uangnya Kalau Bayar Langsung
Pramono menjelaskan, alasan tidak dipilihnya hari Rabu karena bertepatan dengan kebijakan “Rabu Transportasi Umum” di DKI Jakarta.
Dalam kebijakan tersebut, ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diwajibkan menggunakan transportasi umum untuk berangkat dan pulang kerja, termasuk saat menjalankan tugas dinas.
"Sehingga dengan demikian saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” kata Pramono.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga usai rapat bareng Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Meski demikian, Airlangga belum mengungkapkan tanggal pasti pemberlakuan kebijakan tersebut.
Baca juga: Rumah Kosong di Tegal Alur Terbakar, Diduga akibat Puntung Rokok
Ia hanya menyebut pemerintah masih memiliki waktu beberapa hari sebelum pengumuman resmi dilakukan.
“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," singkat Airlangga.
Pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan WFH bagi ASN untuk penghematan konsumsi BBM.
Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
