SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mewacanakan gerakan bersepeda ke kantor bagi para aparatur sipil negara dan bupati/wali kota di wilayahnya, seiring dengan upaya penghematan energi. Wacana itu pun ditanggapi beragam, ada kepala daerah yang setuju dan tidak setuju.
Di tengah ancaman krisis energi, sejumlah negara mulai melakukan upaya-upaya penghematan energi, tak terkecuali Indonesia. Instruksi terkait penghematan energi itu pun diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang beragam.
Di Jateng misalnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mewacanakan gerakan bersepeda ke kantor. Menurut Luthfi, wacana itu masih terus digodok sebelum akhirnya diterapkan di seluruh wilayah di Jateng.
"Sudah kami kalkulasi, kalau perlu besok di hari tertentu semua ASN naik sepeda dengan seluruh bupati/wali kota. Jadi ke kantor naik sepeda. Nek perlu lari pulang-pergi," kata Luthfi di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).
Di samping bersepeda atau berjalan kaki ke kantor, Luthfi juga mendorong para pegawai pemerintah untuk memanfaatkan kendaraan umum. Opsi ini paling ideal untuk pegawai pemerintah yang jarak antara tempat tinggal dan kantornya jauh.
Terkait kemungkinan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), Luthfi menyebutkan, Pemprov Jateng masih melakukan kajian. Pihaknya juga masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat mengenai kebijakan WFA tersebut.
Upaya lain yang disebut Luthfi bakal dilakukan adalah mengoptimalkan potensi dari 2.500 desa mandiri energi di wilayahnya. Potensi gas alam yang selama ini dikelola oleh badan usaha milik daerah yakni PT Jateng Agro Berdikari, dikatakan Luthfi, bakal diperluas juga penggunaannya.
Sejumlah bupati dan wali kota di Jateng memiliki tanggapan yang beragam mengenai wacana bersepeda ke kantor yang bakal diterapkan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi misalnya mendukung wacana bersepeda ke kantor untuk menghemat energi.
"Ya siap (bersepeda ke kantor). Para ASN ini, jalan kaki pun siap. Sebelum saya menjabat, saya sudah melihat banyak sepeda listrik yang digunakan oleh pegawai organisasi perangkat daerah, petugas kelurahan. Kemungkinan apabila (bersepeda ke kantor) ini diterapkan, kami siap menjalankan," ucap Respati.
Di singgung soal upaya lain dalam menghemat energi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Respati menyebut, pihaknya telah memberlakukan WFA selama satu hari setiap bulannya. Kebijakan itu disebutnya sudah diterapkan dua bulan terakhir tersebut sebenarnya untuk menghemat anggaran. Namun, hal itu juga diyakini bisa menghemat energi listrik maupun bahan bakar minyak.
Dalam kebijakan WFA yang diterapkan satu kali sebulan pada Rabu tersebut, disebut Respati diterapkan merata di hampir seluruh organisasi perangkat daerah. Namun, kebijakan itu hanya untuk pegawai back officeatau yang pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat.
Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra juga mengaku sepakat dan siap melaksanakan kebijakan bersepeda ke kantor. Menurutnya, pihaknya masih akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Luthfi terkait kebijakan itu.
Terkait dengan WFA, di Pati, kebijakan tersebut belum diberlakukan. Chandra menilai, WFA tidak efektif diterapkan di Pati karena jarak antara tempat tinggal pegawai dengan kantor dinilai dekat. "Saya kira masih memungkinkan untuk datang ke kantor," ujarnya.
Upaya penghematan energi yang dilakukan di Pati, disebut Chandra bakal dilakukan dengan optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan, yaitu panel surya. Menurut Chandra, komunikasi telah dilakukan Pemkab Pati dengan sejumlah perusahaan swasta yang sudah lebih dulu menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.
"Di industri, Kacang Dua Kelinci, Kacang Garuda juga sudah menggunakan dan kami imbau nanti beberapa perusahaan lain juga ikut menggunakan energi terbarukan. Di instansi pemerintah rencana akan kami kerjasamakan untuk energi terbarukan juga," kata Chandra.
Sementara itu, Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya tidak sepakat dengan kebijakan bersepeda ke kantor. Menurutnya, kebijakan itu tidak terlalu signifikan untuk menghemat energi.
"Kalau di kabupaten saya, mungkin kami standar-standar saja, biasa-biasa saja lah, enggak usah ekstrem juga ke kantor harus pada naik sepeda. Itu kalau saya ya," ucapnya.
Ammy juga mengaku tidak menerapkan WFA untuk menghemat energi di Cilacap. "Efisiensi BBM itu enggak signifikan kalau untuk di Cilacap. Maksudnya, saya itu dari rumah dinas ke kantor, satu lagu enggak habis begitu lho," ujar dia.
