Upaya menghidupkan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai diarahkan ke pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Pemerintah tampak mulai menggeser fokus, dari sekadar membangun fisik menjadi memastikan kawasan tersebut benar-benar berfungsi.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, ada dua prioritas utama yang dikejar pada tahun depan. Keduanya mencakup pembangunan kawasan sekaligus penyiapan aparatur yang akan mengisi aktivitas pemerintahan.
“Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” kata Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR.
Di sisi pembangunan, penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan area seluas 850 hingga 1.100 hektare mulai terbentuk sebagai pusat aktivitas.
Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif juga masuk dalam daftar prioritas lanjutan. Selain itu, hunian bagi ASN mulai disiapkan agar proses pemindahan tidak sekadar wacana.
Infrastruktur dasar seperti air minum, pengolahan limbah, dan sistem persampahan turut dikejar. Hal-hal ini menjadi kebutuhan mendasar sebelum kawasan benar-benar bisa ditempati.
Aksesibilitas juga ikut dibenahi melalui pembangunan jalan dan jaringan utilitas bawah tanah. Pemerintah sekaligus menyiapkan transportasi umum untuk menunjang mobilitas di dalam kawasan.
Di tengah berbagai persiapan tersebut, jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap awal masih terbatas. Pemerintah menargetkan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN mulai pindah pada 2026.
Angka itu menunjukkan proses pemindahan dilakukan secara bertahap. Aktivitas di IKN pun kemungkinan belum langsung ramai dalam waktu dekat.
Selain fisik, pemerintah juga menyiapkan sistem pemerintahan berbasis digital. Konsep smart city hingga layanan perizinan berbasis teknologi mulai dibangun sejak awal.
Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi kawasan juga mulai disentuh. Program yang disiapkan mencakup pemberdayaan masyarakat hingga pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan baru.
“Meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN,” jelas Basuki.
Baca Juga: Lengkapi Fasilitas Lembaga Negara, Otorita IKN Siapkan Anggaran Rp20 Triliun
Dengan berbagai target tersebut, IKN masih berada dalam fase transisi. Infrastruktur mulai terbentuk, namun aktivitas belum sepenuhnya berjalan.
Bagi banyak pihak, kunci berikutnya ada pada realisasi pemindahan ASN. Dari situlah akan terlihat apakah IKN benar-benar mulai hidup atau masih butuh waktu lebih panjang.
