Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono memastikan kendaraan niaga ringan berupa pikap yang didatangkan langsung dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara akan tetap disalurkan ke jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Kemarin karena telanjur (impor), jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya," kata Ferry di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/3) dikutip Antara.
Ferry menambahkan, pikap impor tersebut akan menjadi jatah per unit untuk setiap KDMP, selain sebuah unit truk dan sepeda motor. Pengadaan kendaraan tersebut dimaksudkan untuk mobilitas logistik ke daerah-daerah.
"Sekarang ribuan truk dan pikap sudah didistribusikan di koperasi-Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (sekitar 2.400 koperasi)," imbuhnya.
Sisi lain, kendati pikap tersebut sudah terlanjur didatangkan ke Indonesia, Ferry berharap penyelenggara condong berpihak kepada industri otomotif nasional dan pabrikan yang telah melakukan investasi di Indonesia.
Diakuinya juga telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), untuk memenuhi sisa pengadaan KDMP yang rencananya akan berdiri lebih 80 ribu unit.
"Tapi sekiranya kurang kita tentu diperbolehkan untuk mengambil dari negara mana pun. Untuk memenuhi sisa kebutuhan Koperasi Merah Putih kita sudah membicarakan ini dengan Pak Menteri Perindustrian, Gaikindo dan kita akan prioritaskan di industri otomotif kita yang sudah terbangun di dalam negeri," terang Ferry.
Pemerintah memberikan akses permodalan awal bagi Koperasi Merah Putih dengan plafon hingga Rp 3 miliar per unit dari bank Himbara, dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, tenor 6-10 tahun, dan masa tenggang (grace period) 6 sampai 8 bulan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan siap menanggung seluruh risiko apabila kontrak impor mobil pikap untuk KDMP dibatalkan oleh pemerintah maupun DPR.
Dirinya menegaskan, sebagai pimpinan BUMN, akan patuh sepenuhnya terhadap setiap keputusan negara, karena sejak awal kebijakan impor dilakukan dalam kerangka kepentingan publik dan efisiensi anggaran.
“Apa pun keputusan negara dan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat, saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, loyal, dan akan manut apa pun keputusan negara," kata Joao dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (24/2).
Menurutnya, apabila kebijakan impor tersebut harus dibatalkan, ia tidak akan melempar tanggung jawab kepada pihak lain, termasuk kepada pemasok kendaraan.
"Apabila itu memang untuk kepentingan rakyat tanpa sedikit pun saya ragu-ragu, kalau seandainya saya nanti digugat atau dipermasalahkan pihak supplier, itulah tanggung jawab saya dan segala konsekuensinya akan saya tanggung," tambahnya.
Pengadaan total 105.000 unit pikap CBU (Completely Built Up) India, masing-masing diproduksi oleh Tata Motors dan Mahindra Auto. Nilainya sendiri ditaksir mencapai Rp 24,66 triliun.
Sebanyak 35.000 unit Scorpio dipasok oleh Mahindra & Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
