Kebijakan WFH 1 Hari Sepekan Diumumkan Hari Ini, Efektif Hemat BBM?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kebijakan terkait dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Rencananya WFH akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan.

Rencana pengumuman resmi kebijakan WFH ini sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun, kebijakan WFH diberlakukan dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah terkait dengan penerapan WFH. Namun, dia enggan memberikan bocoran terkait dengan detil penerapan kebijakan tersebut. 

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Efisiensi Energi

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Dampak WFH

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai kebijakan WFH hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam upaya menekan konsumsi BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.

“Namun WFH bukan solusi struktural, ini adalah langkah jangka pendek yang efektif untuk sektor-sektor tertentu, terutama jasa dan perkantoran di kota besar. Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk itu, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum.

Selain itu, sambung Erwin, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

Terlebih, dia mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan memicu kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri.

Erwin menyebut konflik di Timur Tengah memberikan tekanan pada rantai pasok energi global karena kawasan tersebut menyumbang sekitar 30%–35% pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi sentimen pasar dan mendorong kenaikan harga minyak mentah.

“Bagi Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyaknya, kenaikan harga minyak global otomatis membebani APBN melalui subsidi energi, sekaligus meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri,” ujarnya.

Catatan terkait dengan rencana penerapan WFH juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Dia menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi dampak dari kebijakan WFH terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026). 

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja. 

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.