JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memilah penggunaan anggaran di tengah tingginya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
Menurutnya, para gubernur, bupati, wali kota, hingga DPRD perlu menyisir penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tepat sasaran.
"Di tengah situasi seperti ini, daerah harus benar-benar memilah mana yang prioritas untuk rakyat dan mana yang hanya bersifat sekunder atau tersier," ujar Rifqi dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dikutip dari siaran TVR Parlemen, Senin (30/3/2026).
Baca juga: Pemda Diminta Saling Bantu Tetangga yang Terdampak Bencana Sumatera
"Pengadaan yang tidak mendesak, seperti pembangunan gedung untuk kepentingan pejabat atau kendaraan dinas, sangat sensitif," sambungnya.
Kemendagri, kata Rifqi, harus menjadi pengawas pemerintah pusat dalam memastikan efisiensi anggaran di daerah berjalan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah pusat menyiapkan skenario alternatif di tengah ketidakpastian global dan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
"Kita berharap situasi global segera mereda, tetapi skenario terburuk tetap harus disiapkan. Jika diperlukan dukungan regulasi, Komisi II siap membahasnya," ujar Rifqi.
Baca juga: Prabowo Peringatkan Pemda: Jangan Nantang Pusat
Penghematan untuk PemdaSebelumnya, Kemendagri mengaku tengah membahas langkah penghematan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pembahasan dilakukan bersama lintas kementerian.
"Masih dilakukan pembahasan lintas kementerian untuk melaksanakan arahan Presiden terkait langkah penghematan pemerintah," kata Bima Arya, Jumat (27/3/2026).
Baca juga: Agar PPPK Tak Kena PHK, Mendagri Sarankan Efisiensi hingga Optimalkan Pajak
Menurut Bima, kebijakan efisiensi anggaran ini juga akan berdampak pada pemerintah daerah. Karena itu, pembahasannya turut melibatkan Kementerian Perekonomian guna merumuskan langkah yang tepat.
Ia menambahkan, pemerintah juga memantau krisis energi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai negara akibat konflik tersebut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
