PALEMBANG, KOMPAS — Musim kemarau yang terjadi lebih cepat dan berdurasi lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino diprediksi akan memperburuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Maka dari itu, semua pemangku kepentingan harus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi buruk tersebut.
Kepala Balai Pengendalian Karhutla Sumatera Ferdian Krisnanto saat dihubungi dari Palembang, Sumatera Selatan, Senin (30/3/2026), mengatakan, berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak Februari 2026, musim kemarau tahun ini akan terjadi lebih cepat dan lebih panjang dibandingkan biasanya. Itu dipicu oleh fenomena El Nino yang terjadi lebih cepat, yakni awalnya diprediksi terjadi pada 2027 menjadi terjadi mulai semester II-2026.
Berdasarkan berita Kompas.id, 26 Maret 2026, analisis BMKG turut diperkuat oleh temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan sejumlah wilayah Indonesia akan menghadapi El Nino dengan variasi kuat atau El Nino ”Godzilla”. Fenomena itu menyebabkan curah hujan di Indonesia akan semakin rendah dan acap kali memicu kekeringan.
Situasi itu sangat meresahkan, terutama terhadap potensi karhutla. Setidaknya, suhu cuaca sudah terasa jauh lebih panas dari biasanya pada semester I-2026 atau sebelum El Nino terjadi. Meningkatnya suhu telah menyebabkan tinggi muka air tanah menurun signifikan di wilayah-wilayah yang rawan karhutla.
Bahkan, karhutla terus meluas di Riau sejak Februari 2026. Dari analisis citra satelit periode Januari-Februari 2026, total luas wilayah karhutla di Riau sudah mencapai 4.400 hektar. Selama Maret 2026, luasan karhutla di Riau diprediksi mencapai 1.300 hektar.
Total luas karhutla di Riau selama periode Januari-Februari 2026 pun tercatat sudah empat kali lipat lebih luas dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan 2023. Adapun 2019 dan 2023 adalah tahun dengan peristiwa karhutla yang cukup parah karena pengaruh perubahan iklim yang dipicu El Nino.
”Belum masuk El Nino saja cuaca sudah sepanas ini, apalagi nanti sewaktu masuk El Nino. Bahkan, kalau dibandingkan dengan periode Januari-Februari 2019 dan 2023 di mana kondisinya sama-sama menjelang El Nino, karhutla yang terjadi di Riau selama periode yang sama pada 2026 sudah empat kali lebih luas. Tentunya, itu menjadi sinyal serius untuk semua pihak terkait,” ujar Ferdian.
Hingga saat ini, karhutla di Riau masih berkobar, khususnya di wilayah Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. Luas karhutla di Pulau Rupat diperkirakan 500 hektar, sedangkan di Pelalawan lebih kurang 806 hektar.
Luasnya wilayah karhutla dan kondisi lokasi yang sulit membuat proses pemadaman dilakukan secara sporadis oleh 417 personel Manggala Agni gabungan dari Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Selain Manggala Agni, ada pula personel dari perusahaan pemilik konsesi yang lahannya terbakar. ”Proses pemadaman masih terus berlangsung, termasuk dibantu dengan operasi modifikasi cuaca (OMC),” kata Ferdian.
Menurut Ferdian, sejauh ini, karhutla di Riau menjadi yang terparah di Sumatera, sedangkan di provinsi lainnya di Sumatera masih cenderung aman atau kondusif. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh musim kemarau di Riau yang lebih cepat dibandingkan provinsi lainnya dan ada unsur kesengajaan akibat ulah manusia.
”Praktik penyiapan kebun dengan cara membakar lahan masih banyak terjadi. Contohnya di lokasi karhutla di Desa Merbau, Pelalawan. Di sana, penyiapan lahan kebun sawit berstatus APL (areal penggunaan lain) yang dikelola koperasi dilakukan dengan membakar. Hal itu menyebabkan kebakaran meluas dan mengenai sebagian wilayah konsesi,” tuturnya.
Namun, dengan adanya fenomena El Nino, seluruh provinsi yang ada di Sumatera semakin rawan mengalami karhutla. Paling tidak, saat ini, Aceh dan Sumatera Utara telah memasuki status waspada karhutla. Sebaliknya, provinsi di selatan Sumatera, terutama Sumatera Selatan, harus mewaspadai karhutla pada semester II-2026. ”Provinsi lain harus belajar dari karhutla di Riau. Semuanya harus lebih waspada terhadap potensi karhutla yang semakin rentan saat terjadi El Nino,” tegas Ferdian.
Ferdian mengingatkan, kesiapsiagaan harus diawali dengan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan operasi lapangan petugas pemadam karhutla. Selain itu, keterlibatan pemegang konsesi harus ditingkatkan. Tidak kalah pentingnya, masyarakat wajib diingatkan untuk mencegah karhutla, terlebih tidak melakukan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. ”Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa kemarau tahun ini jauh lebih panjang sehingga karhutla akan lebih rentan,” ujarnya.
Di Sumatera Selatan, cuaca panas mulai terasa sekitar 14 hari sebelum Idul Fitri 2026. Matahari terasa lebih menyengat dan udara terasa lebih lembab. Panas tidak hanya teras dari langit, tetapi pula dari tanah yang menguap.
Seiring dengan terjadinya cuaca panas, curah hujan pun berangsur menurun di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Hujan deras terjadi beberapa kali. Namun, sehabis hujan, udara tidak terasa lebih sejuk. Justru, udara terasa lebih gerah alias panas lembab.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan Wandayantolis mengatakan, sebanyak 29 persen wilayah Sumatera Selatan memasuki musim kemarau pada Mei, sedangkan sisanya mayoritas terjadi pada Juni. Secara umum, musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini terjadi lebih awal setidaknya dibandingkan periode 1991-2000. ”Bahkan, 64 persen wilayah Sumatera Selatan mengalami musim kemarau yang maju hingga dua dasarian atau 20 hari dibandingkan saat normal,” ujarnya.
Di samping itu, durasi musim kemarau di Sumatera Selatan diprediksi berlangsung 7-15 dasarian atau 2-5 bulan. Durasi musim kemarau kali ini lebih panjang dibandingkan normalnya selama periode 1991-2000. ”Puncak musim kemarau di Sumatera Selatan terjadi pada Juli-Agustus,” ujar Wandayantolis.
Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, dan memiliki siklus panen lebih singkat.
”Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA (pembangkit listrik tenaga air) di sektor energi,” kata Faisal dalam siaran pers.
Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan pun menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan untuk mencegah potensi karhutla.
”BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.
