Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta di balik serangan yang menewaskan dua prajurit TNI di Lebanon, yaitu Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Seruan ini ditegaskan pemerintah Indonesia pada Selasa (31/3) untuk memastikan kronologi kejadian terungkap jelas serta pihak yang bertanggung jawab dimintai akuntabilitas penuh.
Melalui pernyataan resmi di akun X Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pemerintah mengutuk sangat keras serangan kedua yang terjadi secara beruntun di dekat Bani Haiyyan, Lebanon Selatan, pada Senin (30/3)
Serangan tersebut menimpa prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang mengakibatkan dua personel gugur dan dua lainnya terluka.
Pemerintah menegaskan, serangan berulang dalam waktu singkat ini merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.
“Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” demikian pernyataan Kemlu RI.
Indonesia juga menilai serangan ini tidak bisa dianggap sebagai insiden terpisah, melainkan mencerminkan memburuknya situasi keamanan di Lebanon Selatan.
Dalam pernyataan itu, Indonesia secara tegas menyoroti operasi militer Israel yang terus berlangsung dan dinilai telah meningkatkan risiko serius terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan.
Selain itu, pemerintah menilai situasi ini turut melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Indonesia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya para prajurit serta solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan, sembari mendoakan pemulihan bagi personel yang terluka.
“Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” tegas pernyataan tersebut.
