Bisnis.com,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan berbagai capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025 melalui Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Laporan tersebut menggambarkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dari berbagai sektor pelayanan dasar hingga pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
Baca Juga
- Okupansi Hotel di Jawa Barat Lesu Saat Libur Lebaran 2026
- Kinerja APBN Jawa Barat: Belanja Tumbuh Positif di Tengah Kontraksi Pendapatan Daerah
“Belanja daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Dedi, Selasa (31/3/2026).
Pada sektor pelayanan dasar, urusan pendidikan menjadi bidang dengan realisasi belanja terbesar. Sepanjang 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,47 triliun untuk sektor ini. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pengelolaan pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan.
Menurut Dedi, besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
“Investasi terbesar memang harus ditempatkan pada pendidikan karena itu menjadi fondasi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, sektor kesehatan mencatat realisasi belanja sebesar Rp2,41 triliun. Anggaran ini difokuskan pada pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta penyediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, realisasi belanja mencapai Rp3,06 triliun. Program yang dijalankan mencakup pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, penataan ruang, hingga pengelolaan sistem air limbah dan penyediaan air minum.
Kemudian sektor perumahan dan kawasan permukiman mencatat realisasi belanja sekitar Rp177,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program seperti penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan kawasan permukiman, pengelolaan persampahan regional, hingga peningkatan prasarana dan utilitas umum.
Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), realisasi belanja mencapai Rp82,45 miliar. Programnya antara lain peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.
Adapun pada sektor sosial, realisasi belanja mencapai Rp171,49 miliar. Program yang dijalankan meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, penanggulangan bencana, serta pengelolaan taman makam pahlawan.
Selain capaian program, laporan tersebut juga mencatat kinerja pemerintahan daerah dalam aspek evaluasi dan keuangan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024, Jawa Barat memperoleh skor kinerja 3,6672 dengan status kinerja tinggi.
Di sisi pengelolaan keuangan, Pemprov Jabar juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dedi menyebut capaian tersebut menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin akuntabel.“Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan daerah berjalan semakin baik, baik dari sisi program pembangunan maupun tata kelola keuangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga mencatat capaian pada sektor inovasi daerah. Berdasarkan basis data inovasi daerah, tercatat 275 inovasi yang dihasilkan perangkat daerah dengan tingkat kematangan inovasi mencapai 97,45%.
Kinerja tersebut turut mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah Jawa Barat 2025 yang mencapai 85,05 dengan predikat sangat inovatif.
“Jumlah inovasi yang terus bertambah menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin adaptif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Dedi.
Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga disiplin pengelolaan anggaran, serta mendorong inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
