jpnn.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan sejumlah narasumber guna mendengarkan pandangan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, pada Senin (30/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran.
BACA JUGA: Puji Pidato Ketua DPR, Doli Golkar Dukung Presiden Ambil Langkah Strategis demi Akhiri Perang
“Saya akan mengawali dengan adagium, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Dan, salah satu bagian dari informasi itu adalah data,” ujar Doli saat membuka pembicaraannya.
Dia menekankan gagasan mengenai satu data Indonesia bukanlah hal baru.
BACA JUGA: Program Komcad Menyasar ASN, Doli Kurnia DPR Mendukung Demi Memperkuat Nasionalisme dan Kedisiplinan
Menurutnya, kebutuhan akan sistem data terpadu telah lama ia dorong, khususnya untuk mengatasi berbagai persoalan administratif dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Lebih lanjut, Doli menyoroti kondisi yang kerap terjadi saat Indonesia menghadapi bencana. Ia menilai ketidakakuratan data menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekacauan dalam penanganan di lapangan.
BACA JUGA: Ahmad Doli Kurnia DPR Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Langkat Sumut
“Kalau Indonesia terkena bencana, pasti kalang-kabut. Yang membuat kalang-kabut itu adalah data yang kurang akurat,” katanya.
Dia juga menyinggung polemik dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap memicu kecemburuan di tengah masyarakat akibat ketidaktepatan data penerima.
“Ketika kita memunculkan bansos, ada yang merasa dia berhak tidak menerima, sementara saat yang sama dia melihat orang yang tidak berhak justru mendapat bantuan,” tambahnya.
Dalam konteks demokrasi, Doli turut mengkritisi proses pemutakhiran data pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
Dia menilai jika Indonesia telah memiliki basis data nasional yang kuat dan akurat, maka penyelenggara pemilu tidak perlu lagi direpotkan dengan proses pembaruan/pemutakhiran data.
“Menurut saya, tugas penyelenggara pemilu itu terkait pelaksanaan kegiatan elektoral. Kalau kita sudah punya database yang bagus, mereka tinggal menjadi user saja,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan hingga memasuki usia yang ke-80 tahun, Indonesia dinilai masih berada pada persoalan level mendasar dalam hal data.
“Kita sampai dengan 80 tahun ini masih terjebak harus membereskan masalah pada level mendasar terkait soal data,” ujarnya.
RDPU ini diharapkan mampu menghimpun berbagai masukan komprehensif dari para narasumber guna memperkuat substansi RUU Satu Data Indonesia, yang nantinya menjadi landasan hukum dalam mewujudkan seluruh data yang terintegrasi, tata kelola data nasional yang akurat, sistematis, aman, dan dapat diakses sesuai tingkat kebutuhannya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
