Pemerintah akan melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dengan potensi penghematan mencapai Rp 130,2 triliun.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mendorong transformasi kebijakan nasional.
“Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3).
Menurut Airlangga, prioritisasi dan refocusing di antaranya untuk belanja perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.
Dia menjelaskan, refocusing anggaran tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Selain itu, pemerintah mendorong percepatan dan penajaman belanja K/L melalui optimalisasi anggaran yang ada.
Kebijakan ini merupakan bagian dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan ditambah dengan kebijakan energi.
Dalam kebijakan itu ada juga penerapan work from home (WFH) yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sektor energi.
Menurut Airlangga, kebijakan WFH berpotensi memberikan penghematan langsung terhadap APBN sebesar Rp 6,2 triliun, terutama dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, dari sisi masyarakat, total penghematan konsumsi BBM diperkirakan bisa mencapai Rp 59 triliun.
“Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan,” ujar Airlangga.
