Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan delapan butir kebijakan dalam Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi kerja, menjaga stabilitas fiskal, serta memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Stok bahan bakar minyak (BBM) dipastikan aman, sementara stabilitas fiskal negara tetap terjaga. Transformasi ini disebut sebagai langkah adaptif untuk membangun budaya kerja yang lebih efisien di berbagai sektor.
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah, dengan aturan teknis yang akan diatur melalui Surat Edaran Kementerian terkait.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan langkah efisiensi lainnya, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen. Program Car Free Day (CFD) di berbagai daerah juga akan diperluas, baik dari sisi waktu maupun wilayah.
Di sektor swasta, pemerintah mendorong penerapan WFH melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan serta kebijakan efisiensi energi dalam operasional perusahaan.
Kendati demikian, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, dan administrasi kependudukan tetap bekerja normal dari kantor maupun lapangan. Sektor strategis seperti industri, energi, transportasi, logistik, hingga keuangan juga tetap beroperasi seperti biasa.
Baca Juga
- Terapkan Kebijakan WFH Sehari Sepekan, Mendagri Keluarkan Surat Edaran Bagi Pemda
- Seskab Teddy: Kebijakan WFH dan Hemat Energi Bersifat Dinamis
- Pemerintah Klaim WFH Bakal Hemat APBN Rp6,2 Triliun dan Belanja BBM Rp59 triliun
Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka (luring) di semua jenjang, mulai dari TK hingga SMA. Kegiatan non-akademik seperti olahraga dan ekstrakurikuler juga tetap berjalan tanpa pembatasan. Sementara itu, perguruan tinggi diberikan fleksibilitas untuk mengatur sistem daring atau luring.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi serta memprioritaskan penggunaan transportasi publik guna menekan konsumsi BBM nasional. Meski ada perubahan pola kerja, masyarakat diminta tetap produktif dan menjaga roda perekonomian tetap berjalan.
Kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan pada Rabu, 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara menyeluruh setelah dua bulan pelaksanaan.
Dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan memberikan penghematan signifikan. Penghematan dari kompensasi BBM dalam APBN diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun, sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat mencapai Rp59 triliun.
Selain itu, pemerintah juga melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Dalam rangka memperkuat kemandirian energi, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan *B-50* pada 1 Juli 2026, yang diproyeksikan mampu menghemat konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter atau senilai Rp48 triliun.
Distribusi BBM subsidi juga akan diperketat melalui penggunaan barcode MyPertamina mulai 1 April 2026, dengan batas maksimal pengisian 50 liter per kendaraan, kecuali untuk kendaraan umum.
Terakhir, pemerintah juga mengatur pelaksanaan program MBG fresh food selama lima hari, dengan pengecualian untuk daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, dan sekolah berasrama. Program ini diperkirakan memberikan penghematan tambahan sekitar Rp25 triliun.
Melalui delapan butir kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja baru yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Berikut 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional:
1. Pesan Utama:
Masyarakat Tetap Tenang, Stok BBM Aman, Stabilitas Fiskal terjaga.
Kebijakan ini merupakan bentuk perubahan perilaku secara adaptif untuk transformasi budaya kerja yang lebih efisien.
2. Arah Kebijakan
A. Transformasi Budaya Kerja Sektor Pemerintah
- Implementasi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):
Penerapan WFH dilakukan sebanyak 1 Hari Kerja dalam seminggu pada Hari Jum’at, bagi ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah. Teknis pelaksanaan tertuang dalam SE MenpanRB dan SE Mendagri.
- Efisiensi Kendaraan Dinas: pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan Listrik, serta mendorong penggunaan transportasi umum.
- Efisiensi Perjalanan Dinas: Perjadin Dalam Negeri 50% dan Perjadin Luar Negeri 70%.
- Pengaturan Kendaraan Bermotor Masyarakat: penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan wilayah Program Car Free Day (CFD) di daerah, diatur melalui SE Mendagri.
B. Tranformasi Budaya Kerja Sektor Swasta
- Implementasi WFH bagi Sektor Swasta: diatur melalui Surat Edaran (SE) Menaker.
- Kebijakan Efisiensi dalam penggunaan energi.
C. Sektor yang Dikecualikan (Tetap Bekerja dari Kantor/ Lapangan)
- Unit Layanan Publik:
Kesehatan, Keamanan, Kebersihan, Kependudukan, serta Unit yang memiliki sifat Kedaruratan atau kesiapsiagaan.
- Sektor Swasta Strategis:
Kesehatan, Industri & Produksi, Energi, Air Bersih, Bahan Pokok, Makanan dan Minuman, Perdagangan, Transportasi, Logistik, dan Sektor Keuangan.
D. Sektor Pendidikan (Kegiatan Belajar Mengajar) Tetap Luring:
Seluruh jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan Madrasah) tetap berjalan seperti biasa, tatap muka (Luring) secara normal
- Ketentuan Hari Belajar:
Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan 5 Hari Kerja seminggu. Bagi sekolah yang menerapkan pola Asrama, tetap berjalan seperti biasa.
- Kegiatan Non-Akademik:
Tidak ada pembatasan untuk Olahraga, Kompetisi Prestasi, atau Kegiatan Ekstrakurikuler lainnya.
- Pendidikan Tinggi: Semester 4-5 ke atas, pengaturan daring/ luring sesuai SE Mendiktisaintek.
3. Himbauan untuk Seluruh Masyarakat:
• Efisiensi Energi:
Menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, di rumah maupun di tempat kerja.
• Mobilitas Cerdas:
Memprioritaskan penggunaan Transportasi Publik untuk mengurangi beban konsumsi BBM nasional.
• Masyarakat diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.
4. Kebijakan WFH
Kebijakan Work From Home (WFH) akan dimulai pada 1 April 2026, dan akan dilakukan evaluasi secara komprehensif setelah 2 (Dua) Bulan.
5. Potensi Penghematan dari Kebijakan WFH
Potensi penghematan yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 Triliun (dari penghematan Kompensasi BBM), sedangkan penghematan dari Belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 Triliun.
6. Kebijakan Prioritisasi dan Re-focusing
Anggaran belanja Kementerian/Lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp121,2 Triliun - Rp130,2 Triliun
7. Kemandirian Energi dan Penyaluran BBM yang Adil dan Merata bagi seluruh masyarakat:
A. Kebijakan B-50 mulai berlaku 1 Juli 2026, Pertamina siap mengimplementasikan. Berpotensi menghemat penggunaan BBM berbasis Fosil sebesar 4 Juta Kilo Liter senilai Rp48 Triliun.
B. Pengaturan Distribusi BBM yang lebih adil dan merata yakni mulai 1 April 2026, penggunaan Barcode MyPertamina untuk pengisian BBM Subsidi yang lebih praktis, dengan batas wajar 50 Liter per Kendaraan (tidak berlaku bagi Kendaraan Umum untuk orang dan barang).
8. Pelaksanaan Program MBG fresh food untuk 5 Hari
Dikecualikan untuk Daerah 3T, Daerah Stunting Tinggi, dan Sekolah Asrama (tetap berjalan seperti biasa) dengan potensi penghematan hingga Rp25 Triliun.
