Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri plastik hilir nasional mulai menahan penerimaan order baru seiring meningkatnya ketidakpastian pasokan bahan baku.
Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, mengatakan pengusaha saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko gagal memenuhi kewajiban produksi.
“Akibatnya, industri tidak berani mengambil kontrak baru dengan customer karena ketidakpastian pasokan bahan baku. Banyak order yang akhirnya tertahan,” ujar Henry kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari kelangkaan pasokan, tetapi juga lonjakan harga bahan baku yang signifikan. Salah satu komoditas utama seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun.
Kenaikan tajam ini terjadi di tengah gangguan rantai pasok global. Konflik geopolitik dan hambatan distribusi dari kawasan Timur Tengah ke Asia, termasuk China, menyebabkan arus bahan baku menjadi tidak lancar.
Selain itu, sejumlah negara produsen kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor. Kebijakan tersebut semakin mempersempit akses bahan baku bagi industri di Indonesia yang masih bergantung pada impor.
Baca Juga
- Tekan Sampah Plastik dengan Belanja Pakai Tas Reusable
- Produsen AMDK Turun Tangan Atasi Sampah Plastik di Bali
- Inaplas Dorong Safeguard Impor Plastik yang Saling Untungkan Industri Hulu & Hilir
“Bahan baku bukan hanya naik, tapi juga sulit didapat. Ini yang membuat industri semakin tertekan,” kata Henry.
Dia menambahkan, upaya mencari sumber alternatif juga menghadapi kendala serupa karena hampir seluruh kawasan mengalami tekanan pasokan. Bahkan, China yang selama ini menjadi pemasok utama kini lebih fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“China saja sekarang lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mau cari dari mana lagi? Ini yang membuat situasi semakin sulit,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, sejumlah perusahaan mulai mengambil langkah mitigasi dengan menetapkan status force majeure. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk ketidakmampuan memenuhi kontrak akibat keterbatasan bahan baku.
Meski demikian, pelaku industri tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan. Aphindo juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan untuk membantu industri bertahan.
Salah satu yang disoroti adalah kebijakan perdagangan seperti bea masuk anti dumping (BMAD) dan instrumen pengamanan lainnya. Menurut Henry, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban industri dalam situasi yang belum stabil.
“Kalau sekarang tetap dikenakan pembatasan seperti BMAD, sementara bahan baku masih sulit didapat, tentu akan semakin memberatkan industri dalam negeri,” ucapnya.
Henry menekankan bahwa kebijakan pengamanan sebaiknya diterapkan ketika kondisi pasokan sudah kembali normal. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah memastikan industri tetap dapat beroperasi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Dengan dukungan kebijakan yang adaptif serta stabilisasi pasokan, industri plastik nasional diharapkan mampu melewati fase tekanan ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor manufaktur di tengah tantangan global.
