JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan work from home (WFH) dalam satu hari kerja selama seminggu bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
Angka tersebut berasal dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) seiring menurunnya mobilitas masyarakat.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 31 Maret 2026.
BACA JUGA:Bukan Tanpa Alasan, Ini Sebabnya Pemerintah Pilih WFH di Hari Jumat
Selain itu, pemerintah juga memperkirakan total pembelanjaan BBM masyarakat bisa dihemat sebesar Rp59 triliun.
"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun," ungkapnya.
BACA JUGA:Airlangga Bilang ASN WFH Tiap Jumat Agar Efisien dan Modern, Negara Ini Contohnya!
Kebijakan WFH Berlaku Mulai 1 AprilMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat dan daerah dan swasta berlaku pada setiap hari Jumat.
Kebijakan yang berlaku satu hari kerja dalam seminggu ini akan diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan mulai berlaku pada 1 April 2026.
"Penerapan bekerja dari rumah bagi ASN (Aparat Sipil Negara) di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 31 Maret 2026.
BACA JUGA:Pramono Pastikan WFH Jakarta Bukan Hari Rabu, Sinkronisasi Transportasi Umum dan Efisiensi Birokrasi
Airlangga mengatakan WFH menjadi bagian dari langkah adaptif menghadapi dinamika global. Pemerintah juga mendorong perubahan pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.
Airlangga meminta agar penggunaan kendaraan dinas 50% dikurangi dan mendorong penggunaan transportasi umum.
"Efisiensi mobilitas termasuk penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi umum," ungkapnya.
"Khusus untuk daerah, ini imbauan untuk menambah jumlah hari, durasi waktu, dan mencakup ruas jalan dalam hari bebas mobil sesuai dengan karakter masing-masing daerah dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," sambungnya.
- 1
- 2
- »
