Pemerintah melakukan berbagai langkah terkait penghematan energi yang terjadi akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Langkah tersebut meliputi menahan harga BBM agar tak naik sampai menerapkan work from home (WFH) terhadap para aparatur sipil negara (ASN).
Terkait harga BBM, saat ini pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan saat ini pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta masih menghitung potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi di tengah dinamika global.
Ia juga belum memastikan sampai kapan BBM non subsidi harganya akan tetap sama. Hal ini karena pembahasan terus dilakukan. Ia juga belum bisa memastikan kapan pembahasan atau penghitungan potensi kenaikan harga ini rampung dilakukan.
“Untuk BBM nonsubsidi, kami dengan tim Pertamina dan SPBU swasta, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Waktunya kapan? Tunggu dulu, jadi belum ada penyesuaian harga, artinya masih sama,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, ditahannya harga BBM baik yang subsidi maupun non subsidi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil rapat pemerintah.
WFH untuk ASNSementara terkait WFH untuk ASN, hal itu WFH akan dilakukan selama satu kali dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Hal itu diterapkan dalam rangka efisiensi untuk menghadapi dinamika geopolitik.
"Penerapan work form home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Nantinya, WFH bagi ASN akan diatur melalui Surat Edaran MenPANRB dan Surat Edaran Mendagri. Nantinya, WFH juga akan dievaluasi setelah 2 bulan penerapan.
Menurut Airlangga, pemilihan hari Jumat didasarkan pada praktik yang sudah berjalan di sejumlah kementerian.
“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu, kerja empat hari dalam satu minggu dengan aplikasi. Ini pasca-dari COVID kemarin,” ujarnya.
Ia menilai hari Jumat memiliki beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya. Meski kebijakan WFH diterapkan, Airlangga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.
Batasi Pembelian Pertalite dan SolarDi sisi lain, pemerintah juga memperketat konsumsi BBM subsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar yang mulai berlaku per 1 April 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang disusun berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet pada 28 Maret 2026 untuk mengantisipasi potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
Dalam aturan itu, pembelian Solar untuk kendaraan roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi, 80 liter untuk angkutan umum roda empat, dan 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih. Sementara kendaraan layanan umum seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran dibatasi 50 liter per hari.
Adapun untuk Pertalite, pembelian kendaraan roda empat, baik pribadi maupun umum, dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan, termasuk kendaraan layanan umum.
Selain pembatasan volume, badan usaha penyalur juga diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan setiap transaksi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara berkala, dengan laporan minimal setiap tiga bulan.
Pemerintah menegaskan, langkah-langkah ini diambil sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong efisiensi konsumsi di tengah ketidakpastian global.
