Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan kebijakan penghematan anggaran seiring dengan risiko pembengkakan defisit APBN imbas meroketnya harga energi global.
Langkah efisiensi yang diberi label prioritisasi dan refocusing anggaran belanja itu diyakini berpotensi menghemat hingga Rp130,2 triliun. Sasarannya adalah pos anggaran yang dianggap tidak prioritas.
"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa kemarin.
Airlangga menuturkan kebijakan tersebut ditempuh supaya anggaran lebih fokus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan konstruksi bencana Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.
"Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga ini dalam range Rp121,2 hingga Rp130,2 triliun," terangnya.
WFH ASN & SwastaSelain penghematan anggaran, pemerintah turut memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta. Kebijakan ini akan mulai berlaku besok, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga
- MPR Mulai Terapkan WFA/WFH Hari Ini 1 April untuk Efisiensi Anggaran
- Airlangga: Kebijakan WFH hingga Efisiensi Mobilitas Berlaku 1 April
- Efisiensi BBM, Ketua MPR Minta Masyarakat Kurangi Perjalanan
Pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.
Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.
Pembatasan Kendaraan DinasKemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.
"Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan selama car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.
WFH untuk SwastaKemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.
"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.
Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.
Aktivitas PendidikanAdapun untuk pendidikan, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut kegiatan belajar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara fisik atau luring. Ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler juga tidak akan dibatasi.
Meski demikian, nantinya akan ada pembatasan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan tinggi semester keempat ke atas akan sesuai dengan SE Mendikti Saintek.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.
Efisiensi MBGPemerintah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.
"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring.
Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.
"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
