Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya konflik geopolitik global.
Ia mengatakan, dinamika global dapat berpotensi menekan stabilitas fiskal Indonesia jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat. Untuk menjaga fiskal tetap sehat, politisi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Advertisement
Langkah tersebut dinilai penting agar ruang fiskal dapat difokuskan pada sektor prioritas yang lebih berdampak langsung terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat.
"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujar Said dalam tayangan video yang diterima Liputan6.com, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, realokasi tersebut dapat dilakukan pada pos belanja yang belum dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Selain itu, Said juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur.
Berdasarkan perhitungannya, posisi SAL saat ini mencapai sekitar Rp 370 triliun. Hal ini dinilai dapat menjadi bantalan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian global.
"SAL kita kan masih Rp 370 triliun. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada Rp 67 triliun. Kalau (dari) Rp 370 triliun, (misal) kita pakai Rp 170 triliun, ditambah BGN Rp 67 triliun, artinya pemerintah masih punya Rp 237 triliun," jelasnya.
Said menilai, besaran SAL tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa merasa panik. Terlebih, sisa waktu tahun anggaran masih berjalan sembilan bulan lagi.
