Pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi besar-besaran yang mengatur penghematan energi hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijikan ini dibuat sebagai respon terhadap gejolak geopolitik global akibat perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Berikut beberapa kebijakan efisiensi yang digulirkan pemerintah.
Kebijakan Kerja dari Rumah untuk ASNPemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di instansi pusat maupun daerah, dengan pemberlakuan kerja di rumah sebanyak sehari setiap pekan, kebijakan ini mulai berlaku pada hari Jumat.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa WFH merupakan langkah adaptif untuk menghadapi dinamika global yang terjadi, terutama akibat perang di Timur Tengah.
Kebijakan WFH untuk ASN diproyeksikan dapat menghasilkan penghematan yang signifikan, mencapai sekitar Rp 6,2 triliun. Penghematan ini berasal dari pengurangan biaya transportasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena ASN tidak melakukan perjalanan dinas setiap hari. Di samping itu, kebijakan ini berpotensi mengurangi konsumsi BBM secara keseluruhan di masyarakat, yang diperkirakan dapat mencapai Rp 59 triliun.
Pengurangan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar NegeriDalam upaya untuk lebih efisien, pemerintah juga memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini mencakup pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan perjalanan luar negeri hingga 70%.
Pembatasan Penggunaan Kendaraan DinasSebagai bagian dari upaya efisiensi, pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas oleh ASN. Penggunaan kendaraan dinas akan dikurangi hingga 50%, kecuali untuk keperluan operasional yang mendesak.
Dengan adanya pembatasan tersebut, pemerintah mendorong ASN untuk lebih memanfaatkan transportasi publik atau kendaraan berbahan bakar listrik.
Kebijakan WFH di Sektor SwastaPemerintah juga menetapkan kebijakan WFH sehari sepekan untuk sektor swasta. Hal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) seiring perang di Timur Tengah.
Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan WFH untuk swasta ini akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. SE itu juga akan mengatur WFH untuk pegawai BUMN dan BUMD.
Namun, pemerintah menetapkan beberapa sektor yang dikecualikan dari kebijakan ini, seperti sektor kesehatan, perdagangan, produksi bahan pokok, transportasi dan logistik, hingga keuangan.
Stabilitas Harga BBMPemerintah telah menegaskan bahwa harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami perubahan pada bulan April. Artinya BBM Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter
Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga menyarankan agar masyarakat membeli BBM dengan bijak dan sesuai kebutuhan.
Pembatasan BBM Subsidi untuk Mobil PribadiPemerintah juga menerapkan batasan pada pembelian BBM subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi. Setiap pengguna kendaraan diperbolehkan untuk membeli BBM subsidi hanya melalui barcode MyPertamina dan maksimal 50 liter per hari.
Pembatasan pembelian BBM subsidi ini hanya berlaku untuk kendaraam roda 4 pribadi, dan tidak berlaku untuk angkutan umum.
Program Makan Bergizi Gratis yang DiperbaruiPemerintah juga melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan rencana untuk memperbarui frekuensi penyalurannya. Program ini akan disalurkan selama lima hari dalam seminggu.
Pembaruan frekuensi penyaluran MBG ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 20 triliun. Namun, program ini tidak berlaku untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), asma, hingga daerah dengan tingkat stunting tinggi.
