JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Jakarta menyoroti masih minimnya ketersediaan alat peraga edukatif (APE) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Ibu Kota.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Mirza Riadiani Kesuma atau Chicha Koeswoyo menilai keterbatasan tersebut dapat mengganggu kualitas pembelajaran serta perkembangan anak pada usia dini.
Kondisi demikian ditemukan setelah dirinya melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jakarta Selatan.
Baca juga: Tak Mau Diajak Curi Mobil Bos, Pria di Bekasi Dimutilasi Dua Rekannya di Freezer
“Pengadaan alat peraga untuk PAUD di DKI Jakarta saat ini masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun jenis dan variasinya,” ujar Chicha dalam keterangan resminya, Rabu (1/4/2026).
Menurut dia, keterbatasan sarana tersebut berdampak langsung pada kurang optimalnya stimulasi yang diterima anak pada masa awal pertumbuhan.
Padahal, fase usia dini merupakan periode krusial dalam pembentukan kemampuan dasar anak.
“Minimnya alat peraga edukatif ini tentu berdampak pada kurangnya stimulasi dalam perkembangan anak,” ucapnya.
Chicha menegaskan, PAUD memiliki peran strategis dalam membangun fondasi generasi mendatang.
Oleh karena itu, dukungan terhadap sektor ini perlu diperkuat, baik dari sisi fasilitas maupun kebijakan.
“PAUD adalah pondasi utama perkembangan generasi mendatang, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius,” kata dia.
Baca juga: Pengusaha Gugat Pasal Korupsi KUHP Baru ke MK karena Bersifat Sapu Jagat
Alat peraga edukatif sendiri merupakan media belajar yang digunakan anak untuk memahami materi secara langsung melalui permainan dan aktivitas.
Contohnya berupa balok susun untuk melatih motorik dan logika, puzzle untuk kemampuan pemecahan masalah, kartu huruf dan angka untuk mengenal dasar membaca dan berhitung, hingga boneka atau alat musik sederhana untuk mengasah imajinasi dan kreativitas anak.
Selain menyoroti keterbatasan sarana, Chicha juga mendorong adanya inovasi dalam pembiayaan program PAUD.
Ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuka peluang pemanfaatan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas fasilitas PAUD tanpa membebani anggaran daerah, selama tetap disertai pengawasan yang ketat.
“Terkait pembiayaan, Dinas Pendidikan harus berani melakukan terobosan, misalnya dengan mengoptimalkan CSR di DKI Jakarta tanpa membebani APBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap skema pendanaan alternatif harus dilengkapi mekanisme evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemanfaatan CSR harus disertai pengawasan dan evaluasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutupnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
