Golkar merespons kebijakan WFH tiap hari Jumat untuk ASN dan sektor swasta. Pada prinsipnya, Golkar mendukung kebijakan pemerintah ini dalam rangka menghemat konsumsi BBM.
Namun, keputusan menetapkan hari Jumat dikhawatirkan malah dijadikan long weekend oleh sejumlah pihak.
Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan, masalah ini sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab pergerakan pegawai bisa dipantau menggunakan aplikasi.
"Secara teknis pergerakan orang bisa dipantau dengan aplikasi. Itu bisa mengurangi penyalahgunaan hari WFH sebagai hari libur," kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4).
Golkar menilai, hari apa pun yang diputuskan pemerintah untuk WFH, tidak menjadi masalah. Sebab esensi WFH adalah bekerja bukan liburan.
"Tidak ada masalah WFH hari apa saja. Pergerakan orang tetap bisa dipantau dengan teknologi. WFH ini bukan libur tapi mengerjakan tugas dan pekerjaan dari rumah," kata Sarmuji.
Alasan Hari JumatMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemilihan hari Jumat didasarkan pada praktik yang sudah berjalan di sejumlah kementerian.
“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu, kerja empat hari dalam satu minggu dengan aplikasi. Ini pasca-dari COVID kemarin,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).
Selain itu, Airlangga menilai hari Jumat memiliki beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya.
“Kami pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh hari Senin sampai Kamis,” ujarnya.
Meski kebijakan WFH diterapkan, Airlangga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.
