Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten.
Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan indikator makro pembangunan di Provinsi Banten tumbuh positif selama 2025.
Indikator makro itu meliputi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,25 atau tumbuh sebesar 0,90 basis poin atau berada di atas capaian rata-rata nasional yang sebesar 75,90. Dengan capaian itu menempatkan Provinsi Banten sebagai tujuh besar nasional dalam kategor IPM tinggi.
“IPM itu terbentuk dari dimensi umur panjang, sehat, pengetahuan dan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan IPM dengan cakupan yang sangat luas tersebut, memposisikan Provinsi Banten untuk senantiasa menjaga sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota," katanya dilansir dari laman resmi Pemprov Banten.
Capaian selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Banten yang secara kumulatif atau secara terus-menerus tumbuh sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan ini didominasi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Di tahun itu, PDRB perkapita Banten sebesar Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap nasional mencapai sebesar 3.96 persen.
Hal itu menurutnya menandakan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Khususnya pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang aktif di wilayah Banten.
Baca Juga
- Jelang Lebaran, Imigrasi Tangerang Banten Buka Layanan Bikin Paspor Akhir Pekan
- Catat! Ini Nomor Darurat untuk Layanan Mudik Lebaran 2026 di Banten
- Pemprov Banten Buka Posko Pengaduan THR dan BHR, Cek di Sini
"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 berada pada angka 6,63 persen, atau menurun dari periode Februari 2024 yang berada pada posisi 7,02 persen. Penurunan itu dilakukan melalui desain pendidikan vokasi dan penambahan SMK, program pelatihan ketenagakerjaan dan perluasan pasar kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan para pelaku usaha kecil dan menengah," ujar Andra Soni menjelaskan.
Terkait dengan pengendalian tingkat kemiskinan, Provinsi Banten selama kurun waktu tiga tahun terakhir juga secara berangsur-angsur membaik. Tercatat angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 sebesar 6,17 persen, pada 2024 sebesar 5,70 persen, dan di tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 5,51 persen.
“Capaian itu lebih rendah dari nasional sebesar 8,47 persen,”katanya.
Kabar baik itu menurut Andra Soni karena intervensi berbagai program antara lain pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, pembangunan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan rumah layak huni, pengendalian stunting dan kemiskinan melalui bantuan sosial, bantuan dana desa dan bantuan lainnya.
Kemudian untuk Gini Ratio (Rasio Gini), Provinsi Banten tercapai sebesar 0,312 persen. Capaian ini masih berada pada tingkat aman dan kondusif, apalagi jika dibandingkan dengan angka nasional tahun 2024 sebesar 0,375 persen.
Lalu, inflasi Banten tahun 2025 sebesar 2,74 persen dan terkendali dengan baik. Terakhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banten sebesar 69.12 point dari target 66,92 point dengan capaian kinerja 103,2 persen masuk pada kategori sedang.
“IKLH terbentuk dari capaian kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan,” kata Andra Soni.
