Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 800 unit hunian bagi warga di kawasan bantaran rel kereta api di Jakarta dapat rampung pada 15 Juni 2026. Proyek ini mencakup 300 unit di kawasan Senen dan 500 unit di Tanah Abang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan kepastian waktu penyelesaian menjadi fokus utama dalam proyek tersebut, berbeda dengan pola kerja sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada waktu mulai pembangunan.
"Rapatnya tidak sampai satu jam, tapi kita sudah bisa menentukan bukan tanggal mulainya, tapi tanggal selesainya. Ini yang menurut saya luar biasa," ujar Maruarar usai rapat kepada wartawan termasuk tvrinews.com, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
"Selesainya tanggal 15 Juni, di Senen di Keramat itu tanahnya Angkasa Pura selesainya tanggal 15 Juni. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Jadi kita bicara selesainya aja. Kemudian, nanti ada di Tanah Abang ya. Ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026," lanjutnya.
Ia menjelaskan, pembangunan 300 unit hunian di kawasan Senen akan dilakukan di lahan milik Angkasa Pura, sementara 500 unit lainnya di Tanah Abang memanfaatkan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Seluruh proyek ditargetkan selesai secara bersamaan pada pertengahan Juni 2026.
Maruarar menilai percepatan ini tidak lepas dari dukungan lintas sektor, termasuk Badan Pengelola (BP) BUMN dan para direktur utama BUMN terkait. Ia juga menyebut pendekatan kerja yang digunakan kini lebih berorientasi pada hasil akhir.
"Kita tidak bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan," ucapnya.
Tindak Lanjut Arahan Presiden
Program pembangunan hunian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sebelumnya blusukan ke permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta, Kamis sore, 26 Maret 2026.
Presiden meminta kementerian/lembaga terkait segera menyediakan hunian layak bagi warga yang masih tinggal di sekitar jalur rel kereta api.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Perum Perumnas, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk membangun hunian lengkap dengan fasilitas dasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK).
Editor: Redaktur TVRINews
