Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK DIY, Agustin Suhartatik, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (1/4).
“Berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Agustin Suhartatik, Rabu (1/4).
BPK mencatat, capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, meski masih terdapat sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti.
Salah satu temuan adalah pengelolaan persediaan yang belum tertib, termasuk mutasi barang yang tidak dapat ditelusuri sehingga berisiko kehilangan persediaan senilai Rp1,4 miliar. Selain itu, terdapat buffer stok cadangan pangan yang tidak sesuai ketentuan, dengan kondisi 350 kilogram beras menguning.
BPK juga mencatat pengelolaan aset tetap yang belum optimal. Dari 39 perumahan, baru 18 yang telah diverifikasi, sementara 21 lainnya belum. Proses sertifikasi aset pada 40 perumahan belum dapat dilanjutkan karena kendala administratif, serta terdapat tiga bidang tanah yang tidak dapat diproses karena sudah memiliki alas hak pihak lain.
Meski terdapat temuan tersebut, BPK menegaskan hal itu tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. BPK meminta Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam waktu maksimal 60 hari sejak LHP diterima. Hingga Semester II 2025, sebanyak 1.034 dari total 1.071 rekomendasi telah ditindaklanjuti.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan capaian tersebut perlu disyukuri, namun kualitas pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan.
“Yang paling penting itu jangan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kita 17 kali WTP bagus, tapi kualitasnya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut eks Bupati Kulon Progo itu, pengelolaan anggaran tidak hanya dituntut akuntabel secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Jangan hanya bisa dipertanggung jawabkan keuangannya, tetapi kualitas hasilnya juga harus baik,” katanya.
Hasto juga memastikan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara optimal dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, menyatakan DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Kami berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi setiap butir rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini dengan penuh keseriusan,” ujarnya.
