Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menilai percepatan pembangunan hunian bagi warga bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta, sebagai bukti nyata eksekusi cepat arahan Presiden.
Qodari menyebut, dalam waktu kurang dari sepekan sejak arahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan, program tersebut telah menemukan bentuk konkret di lapangan.
"Dalam waktu kurang dari satu minggu, arahan dari Bapak Presiden dan Seskab sudah menemukan bentuk nyatanya. Lahannya dapat, kemudian yang bangun juga dapat, kemudian data penerima disuplai oleh BPS," ujar Qodari dalam konferensi kepada wartawan termasuk tvrinews.com, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
"Sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden bisa terwujud dengan cepat. Kalau betul nanti delivery-nya tiba bulan Juni Pak ya? Maka itu kurang dari tiga bulan, karena Bapak Prabowo datang ke lokasi tanggal 26 Maret. Padahal ini kita tanggal 1 April, jadi kurang dari satu minggu. Ide dan arahan itu sudah menemukan bentuk nyatanya," lanjutnya.
Ia menilai, kecepatan tersebut mencerminkan pendekatan government entrepreneurship, yakni cara kerja pemerintah yang mengedepankan kecepatan, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif.
Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kunci utama percepatan program tersebut.
"Jadi ini kolaborasi yang luar biasa. Government Entrepreneurship antara Kementerian PKP dengan BP BUMN," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak lagi berfokus pada kapan proyek dimulai, melainkan memastikan kapan proyek selesai.
Sebanyak 300 unit hunian akan dibangun di kawasan Senen di atas lahan milik Angkasa Pura, serta 500 unit lainnya di Tanah Abang. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
"Rapatnya enggak sampai sejam, tapi kita sudah bisa menentukan tanggal selesainya," kata Maruarar.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa intervensi pembangunan hunian ini tepat sasaran. Pasalnya, Jakarta memiliki tingkat backlog perumahan tertinggi di Indonesia.
"Di DKI Jakarta backlog mencapai 40,59 persen, bahkan di Jakarta Pusat mencapai 55,83 persen rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri," jelas Amalia.
Tindak Lanjut Arahan Presiden
Program pembangunan hunian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sebelumnya blusukan ke permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta, Kamis sore, 26 Maret 2026.
Presiden meminta kementerian/lembaga terkait segera menyediakan hunian layak bagi warga yang masih tinggal di sekitar jalur rel kereta api.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Perum Perumnas, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk membangun hunian lengkap dengan fasilitas dasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK).
Editor: Redaktur TVRINews
