Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah untuk penurunan angka pengangguran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menegaskan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan hasil (result-oriented governance).
"Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah.
Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja daerah yang lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN, Jakarta.
Dia menjelaskan penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah mencakup empat dimensi utama, yaitu penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding.
Khusus untuk dimensi penurunan tingkat pengangguran, proses penilaian dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi di bidang ketenagakerjaan.
Baca juga: BSKDN kembangkan instrumen ukur kinerja kurangi pengangguran
Guna menjamin objektivitas dan mempertimbangkan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, serta Papua.
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan dan potensi masing-masing daerah.
Yusharto menekankan tingkat pengangguran merupakan refleksi dari tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung oleh inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
"Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Yusharto juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan angka pengangguran sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, efektivitas program, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi lokal.
Melalui kegiatan presentasi ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah secara langsung memaparkan capaian, strategi, dan inovasi yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah.
"Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi lebih dari itu, untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama antar daerah," tuturnya.
Baca juga: BSKDN dorong pengendalian pencemaran berbasis data dan kolaborasi
Baca juga: Kepala BSKDN tegaskan pentingnya delapan prinsip inovasi daerah
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menegaskan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan hasil (result-oriented governance).
"Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah.
Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja daerah yang lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN, Jakarta.
Dia menjelaskan penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah mencakup empat dimensi utama, yaitu penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding.
Khusus untuk dimensi penurunan tingkat pengangguran, proses penilaian dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi di bidang ketenagakerjaan.
Baca juga: BSKDN kembangkan instrumen ukur kinerja kurangi pengangguran
Guna menjamin objektivitas dan mempertimbangkan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, serta Papua.
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan dan potensi masing-masing daerah.
Yusharto menekankan tingkat pengangguran merupakan refleksi dari tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung oleh inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
"Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Yusharto juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan angka pengangguran sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, efektivitas program, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi lokal.
Melalui kegiatan presentasi ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah secara langsung memaparkan capaian, strategi, dan inovasi yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah.
"Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi lebih dari itu, untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama antar daerah," tuturnya.
Baca juga: BSKDN dorong pengendalian pencemaran berbasis data dan kolaborasi
Baca juga: Kepala BSKDN tegaskan pentingnya delapan prinsip inovasi daerah
