Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengecam keras serangan terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Dia menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai pelanggaran serius hukum internasional.
Budisatrio menilai rangkaian serangan di Lebanon Selatan, khususnya yang melibatkan pasukan Penjaga Perdamaian PBB, telah memperparah eskalasi konflik di kawasan. Ia menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
"Tindakan tersebut semakin menjauhkan kita dari tujuan perdamaian dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," tegas Budisatrio, Rabu (1/4/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit terbaik bangsa. Ia menilai kehilangan ini bukan hanya dirasakan keluarga korban, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
"Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara," ujarnya.
Budisatrio mendorong seluruh pihak yang terlibat konflik untuk segera menghentikan eskalasi militer dan mengedepankan jalur diplomasi. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta kepatuhan pada hukum humaniter internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
"Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mengutamakan negosiasi untuk mencapai perdamaian," lanjutnya.
Fraksi Partai Gerindra, lanjut Budisatrio, juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL terkait insiden tersebut. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban," paparnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan (DK) guna merespons situasi yang berkembang.
(jbr/jbr)
