Menko Polkam, Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah menuntut dilakukannya investigasi secara menyeluruh atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
"Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," kata Djamari dalam keterangannya, Rabu (1/4).
Djamari mengatakan serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan pasukan perdamaian oleh pihak yang bertikai.
Pemerintah, kata dia, juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan demi menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
"Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sesuai tugasnya sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), akan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri, guna memastikan keselamatan personel di daerah penugasan, termasuk melalui peninjauan ulang protokol keamanan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan," tandasnya.
Sebelumnya, 3 prajurit Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia gugur akibat serangan Israel di Lebanon.
Insiden terjadi di 2 tempat berbeda. Lokasi pertama berada UNIFIL di Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3), merenggut nyawa Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon dan melukai dua prajurit lainnya.
Peristiwa kedua terjadi di dekat Bani Hayyan, dua pasukan perdamaian RI gugur dalam insiden yang terjadi pada Senin (30/3). Menurut penjelasan UNIFIL, kendaraan mereka hancur akibat ledakan yang belum diketahui sumbernya yang belakangan terungkap imbas ranjau.
