JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menyebutkan, pemerintah menuntut investigasi secara menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
"Pemerintah menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," ujarnya melalui keterangannya pada wartawan, Rabu (1/3/2026).
Menurutnya, pemerintah secara tegas menuntut pelaku yang membuat prajurit TNI gugur di Lebanon mendapatkan pertanggungjawaban secara hukum. Dia juga menyoroti serangan berulang terhadap personel penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon.
"Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan Pasukan Perdamaian oleh pihak yang bertikai," tuturnya.
Karena itu, ia menambahkan, pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB bertindak tegas dan konsisten dalam menindaklannuti hasil penyelidikan insiden tersebut.
"Pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan demi menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian," katanya.
Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sesuai tugasnya sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), akan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini guna memastikan keselamatan personel di daerah penugasan, termasuk melalui peninjauan ulang protokol keamanan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan.
(Erha Aprili Ramadhoni)
