jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritik pola komunikasi publik pemerintah dalam menginformasikan kebijakan.
Terutama dalam menyampaikan mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai kerap tidak transparan, sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Resmi! Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 April 2026
Fahmy menilai ketidakpastian informasi yang beredar acap kali berisiko menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi konsumen.
Tak jarang keterangan yang diberikan pihak otoritas terkait status harga energi setengah-setengah dan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
BACA JUGA: Harga BBM Tidak Naik, Putri Zulhas: Menjaga Daya Beli Masyarakat
“Nah, saya kira komunikasi publik dari pemerintah itu menurut saya amat buruk gitu ya. Jadi selama ini tidak memberikan apa keterangan secara utuh dan benar gitu ya,” ujar Fahmy saat dihubungi jpnn.com, baru-baru ini.
Terlebih itu, Fahmy memperingatkan spekulasi yang muncul di masyarakat akibat penjelasan yang tidak jelas ini, sangat berbahaya bagi stabilitas pasar.
BACA JUGA: Pemerintah Minta Masyarakat Bijak dalam Mengonsumsi BBM
Jika tidak segera diperbaiki, masyarakat dikhawatirkan akan melakukan aksi impulsif, seperti panic buying yang terjadi belakangan ini.
“Ini bahaya gitu ya, itu bisa mendorong justru adanya panic buying tadi, karena penjelasan pemerintah tidak begitu jelas dan tidak komprehensif gitu ya. Jadi memang harus diperbaiki tadi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah tadi, gitu ya,” katanya.
Kritik tersebut juga diarahkan kepada jajaran menteri teknis, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Fahmy menilai jaminan mengenai ketahanan stok energi nasional yang sering disampaikan pemerintah tidak disertai dengan data durasi yang meyakinkan bagi publik.
Fahmy berharap pemerintah lebih terbuka mengenai jadwal evaluasi harga, terutama untuk BBM non-subsidi yang biasanya dilakukan setiap awal bulan.
Dengan transparansi harga, masyarakat dapat melakukan perencanaan ekonomi rumah tangga dengan lebih baik tanpa harus terjebak dalam isu-isu tidak pasti.
“Kan Pak Bahlil selama ini kan hanya mengatakan persediaan aman. Amannya seperti apa? Sampai kapan? Ini kan enggak pernah disampaikan juga, gitu ya,” imbuhnya. (mcr31/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... WFH ASN Dibuat Setiap Jumat, Legislator: Ada Potensi Tak Efektif Tekan Konsumsi BBM
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
