REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE, – Kementerian Keuangan RI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Gribig Darodjat, di Nabire, Rabu.
DAD merupakan dana yang bersumber dari APBD dan bersifat abadi, di mana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah tanpa mengurangi dana pokok. "Misalnya, pemda mengalokasikan Rp1 triliun untuk DAD, maka dana pokok itu tidak boleh di otak-atik. Namun, pemda dapat persentase hasil pengelolaan DAD yang bisa digunakan untuk belanja daerah," jelas Gribig dalam sosialisasi pembentukan DAD.
DAD ditempatkan pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diakui kredibilitasnya, sehingga nilai awal investasi tidak terpengaruh fluktuasi di pasar uang atau modal. Instrumen tersebut termasuk Surat Berharga Negara (SBN), obligasi pada proyek yang dijamin pemerintah, serta deposito pada bank yang sehat.
"Instrumen keuangan yang dipilih memiliki tingkat imbal hasil yang optimal dan bebas dari risiko penurunan nilai, sehingga fluktuasi hanya akan mempengaruhi imbal hasil," tambahnya. Dengan DAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas dan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat.
DAD yang tersimpan lama dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya yang dapat dinikmati lintas generasi. "DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tambah Gribig.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Kesra Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, menyatakan bahwa pembentukan DAD bertujuan memberi kesempatan bagi pemda untuk mengelola keuangan daerah secara lebih optimal. DAD tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat merasakan manfaat dari sumber dana pemerintah yang dialokasikan saat ini.
"Pembentukan DAD juga perlu banyak berdiskusi untuk merumuskan langkah konkret dalam pembentukan DAD di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan sumber pendapatan saat ini," ujarnya.