jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PBerbagai praktik baik tersebut terlihat dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran yang dilakukan secara daring dari Command Center BSKDN, Jakarta, Rabu (1/4).
BACA JUGA: Kepala BSKDN Ingatkan Pemda Responsif Hadapi Tantangan Pengangguran
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama antardaerah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi yang terbukti efektif.
“Melalui forum ini, kita (pemerintah) dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari daerah yang berhasil menurunkan pengangguran. Ini penting agar dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan karakteristik masing-masing,” ujarnya.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Tekankan Pengendalian Pencemaran Udara Berbasis Data & Kolaborasi Daerah
Dalam pelaksanaan presentasi, sejumlah daerah menunjukkan berbagai pendekatan inovatif dalam menangani pengangguran.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, misalnya, menampilkan praktik baik melalui penguatan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan operator alat berat yang disesuaikan dengan permintaan kawasan industri.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Memperkuat Manajemen Talenta ASN Berbasis Merit System
Selain itu, Maluku Utara juga mendorong hilirisasi sektor unggulan, seperti komoditas cengkeh dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui akses pembiayaan, pendampingan, hingga fasilitasi agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kabupaten Alor menunjukkan praktik baik melalui pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti program “Tripalawa” yang mengintegrasikan sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Upaya ini diperkuat dengan pemberian kemudahan investasi di sektor unggulan serta dorongan kewirausahaan bagi masyarakat, termasuk lulusan pendidikan tinggi, agar tidak bergantung pada sektor formal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Yusharto menekankan, keberhasilan penurunan pengangguran tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan, inovasi yang dihasilkan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang kita (BSKDN Kemendagri) dorong adalah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Inovasi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
