JAKARTA, KOMPAS.TV - Harga minyak mentah dunia yang saat ini masih bertahan di atas 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk dampaknya makin melebar di dalam negeri. Pemerintah kini mulai menetapkan batas harian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni sebanyal 50 liter/hari.
Meskipun begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, sambil terus mengkaji skema penyesuaian yang tepat.
"Untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian, artinya masih menggunakan harga yang sekarang," ujar Bahlil dalam tayangan Kompas Bisnis di KompasTV, Selasa (31/3/2026).
Tak hanya itu, kini pemerintah mulai menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama sehari dalam sepekan bagi para ASN menjadi upaya tambahan untuk menekan konsumsi BBM dan menjaga beban anggaran.
Baca Juga: Tok! Pemerintah Tetapkan ASN “WFH” Setiap Jumat | SAPA SIANG
Kebijakan tersebut resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Tentunya melalui kebijakan WFH dalam sepekan dirinya berharap dapat berjalan efektif dalam mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat akan BBM mengingat konflik negara kawasan Timur Tengah masih saja terjadi.
"Yang A. penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat," ujar Menko dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (1/4).
Berdasarkan data per 1 April 2026, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat berada di level 102 dolar AS per barel. Sementara minyak Brent yang menjadi acuan banyak negara, termasuk Indonesia, berada di kisaran 103 dolar AS per barel.
Angka tersebut tentunya jauh batas perkiraan Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang mana harga BBM hanya dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan potensi penghematannya memang ada, namun untuk menghitung secara keseluruhan pemerintah perlu melihat signifikansi di hari-hari berikutnya. Jika kembali dihadapkan dengan kondisi masyarakat waktu pandemi Covid-19, tentu kenyataannya jauh berbeda dari yang sekarang ini.
Di mana dahulunya kondisi ekonomi Indonesia benar-benar terhenti saat itu karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat, namun saat ini beberapa sektor perekonomian Indonesia seperti bidang industri, energi, perdagangan, hingga sekolah dasar tetap berjalan normal di tengah eskalasi perang Amerika Serikat dengan Iran.
"Diharap kebijakan ini memang diarahkan tadi agar pengetatan mobilitas masyarakat ini tidak berubah menjadi ee penghentian aktivitas ekonomi yang secara meluas. Jadi makanya kami tetap melihat bahwa dampaknya pun juga diharapkan tidak akan sedalam apa yang kita lihat pada saat pandemi Covid-19 yang lalu," ungkap Josua Pardede dikutip dari YouTube KompasTV.
Menurutnya, kebijakan WFH hanya akan memberikan penghematan terbatas, dengan estimasi sekitar Rp6,2 triliun terhadap APBN. Angka tersebut dinilai lebih sebagai bantalan fiskal jangka pendek dibanding solusi jangka panjang terhadap tekanan subsidi energi.
Ia juga menambahkan bahwa pembatasan pembelian BBM hingga 50 liter per hari dinilai masih cukup longgar dan tidak akan terlalu menekan mobilitas masyarakat secara signifikan.
Penulis : Mareta Galuh Ayuningtyas Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- pertamina
- harga bbm
- pembatasan bbm
- harga minyak dunia
- wfh asn
