Fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik—yang kini menembus level 100 dolar AS per barel—terdengar seperti ancaman menakutkan bagi kas negara. Publik diriuhkan oleh bayang-bayang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ritel. Meski pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga dalam waktu dekat, kekhawatiran masyarakat tidak serta-merta lenyap.
Namun, kekhawatiran itu seolah menguap di balik kemudi mobil listrik yang senyap. Bagi para penggunanya, krisis energi global terasa berjarak saat mereka bisa melaju mulus melewati antrean panjang pompa bensin dan pos penyekatan ganjil genap tanpa rasa waswas.
Salah satu pengalaman nyaman menggunakan mobil listrik dialami Friska Wijaya (37), warga Jakarta Utara. Menurut dia, penggunaan mobil listrik di keluarganya telah menggeser ketergantungan terhadap mobil berbahan bakar minyak. Mobil listrik dinilai mampu memberikan kenyamanan serta penghematan biaya operasional yang signifikan jika dibandingkan dengan mobil BBM. Selain itu, perawatan mobil listrik juga dirasa lebih praktis.
Ia mencontohkan, saat masih menggunakan mobil konvensional, ia bisa menghabiskan biaya bahan bakar hingga Rp 2 juta per bulan. Namun, setelah beralih ke mobil listrik, biaya pengisian daya turun drastis menjadi Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Penghematan biaya energi yang besar tersebut membuat mobil listrik kini lebih diandalkan oleh keluarganya, termasuk untuk menempuh perjalanan jauh.
”Dengan kondisi harga BBM yang sangat tidak stabil, pemakaian mobil listrik lebih menguntungkan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (1/4/2026).
Himawan Setiawan (48), karyawan swasta di Tangerang, Banten, juga merasakan sejumlah penghematan sejak beralih menggunakan mobil listrik pada tahun 2023. Saat membeli mobil listrik, ia mendapatkan insentif potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sehingga hanya menanggung PPN sebesar 1 persen. Selain itu, pajak tahunan mobil listriknya hanya Rp 143.000, jauh di bawah kendaraan konvensional.
Setelah mobil listriknya menempuh jarak hingga 60.000 kilometer (km), ia semakin merasakan bahwa konsumsi energi mobil listrik jauh lebih hemat ketimbang mobil BBM. Sebagai ilustrasi, untuk menempuh jarak 8-10 km, mobil listrik yang dipakainya membutuhkan daya listrik sebesar 1 kilowatt jam (kWh). Kebutuhan daya tersebut setara dengan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh yang sama.
Bedanya, lanjut Himawan, harga 1 kWh daya listrik berada di kisaran Rp 1.700-Rp 3.000, bergantung pada lokasi pengisian daya. Sementara itu, harga 1 liter BBM nonsubsidi saat ini mencapai Rp 12.300. Kini, sebagian besar mal dan gedung perkantoran juga sudah mulai menyediakan fasilitas parkir khusus mobil listrik yang terintegrasi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sehingga semakin memudahkan pengisian daya.
Manfaat penggunaan mobil listrik turut dirasakan Handy Pramudianto (47), karyawan BUMN yang berdomisili di Jakarta Timur. Ia mulai menggunakan mobil listrik sejak akhir Desember 2025. Sebelumnya, setiap hari ia mengendarai mobil bermesin diesel buatan Jepang keluaran tahun 2022.
Perubahan paling terasa saat ia mulai menggunakan mobil listrik adalah penurunan drastis biaya operasional. Dengan jarak tempuh harian 40-50 km, sebelumnya ia menghabiskan Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan untuk BBM nonsubsidi jenis solar. Di luar itu, ia masih harus menanggung biaya servis jutaan rupiah serta pajak tahunan belasan juta rupiah. Padahal, di atas kertas, ia hanya menggunakan mobil tersebut ”setengah” waktu.
”Setelah ganti mobil listrik, biayanya turun drastis. Pengisian daya dilakukan sekitar dua minggu sekali, biayanya sekitar Rp 150.000 untuk sekali charging di SPKLU. Jadi, sebulan sekitar Rp 500.000, itu pun sudah termasuk jajan makan atau minum sambil menunggu. Dari sebelumnya Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per bulan, sekarang menjadi sekitar Rp 500.000,” tuturnya.
Minat terhadap mobil listrik diakui tinggi oleh pelaku industri. Menurut Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dalam beberapa tahun terakhir tren penjualan mobil listrik terus meningkat. Mobil listrik berbasis baterai (BEV), mobil hibrida (HEV), serta mobil plug-in hybrid (PHEV) dinilai semakin disukai karena biaya operasionalnya sangat ringan. ”Inilah yang menyebabkan tren penjualannya terus meningkat,” ujarnya, secara terpisah.
Berdasar data Gaikindo, penjualan BEV yang baru mulai mencatatkan angka wholesales sebanyak 125 unit pada tahun 2020, melesat tajam dan menembus angka 103.931 unit pada akhir 2025. Peningkatan konsisten juga terlihat pada segmen HEV yang merangkak naik dari 787 unit pada 2019 menjadi 65.943 unit pada tahun 2025.
Pertumbuhan awal tahun 2026 ini disokong kuat oleh akselerasi penetrasi kendaraan listrik. Penjualan BEV melonjak signifikan sebesar 189,2 persen, dari 7.783 unit (Januari-Februari 2025) menjadi 22.508 unit. Pertumbuhan persentase yang paling fantastis dicatatkan oleh segmen PHEV yang meroket hingga 3.393,9 persen, naik dari hanya 33 unit menjadi 1.153 unit. Segmen HEV juga mempertahankan tren positif dengan kenaikan 13,2 persen menjadi 9.993 unit.
Segmen mobil listrik bekas pun serupa. Menurut Ricky Prawiro, pemilik showroom Hobimobil di PIK 2, Tangerang, melihat pasar mobil listrik bekas tengah mengalami lonjakan permintaan. Pada awal kemunculannya, mobil listrik dipasarkan dalam rentang harga tinggi karena minimnya kompetisi. Namun, situasi berubah ketika lebih banyak pemain masuk. Kehadiran merek seperti BYD dengan harga di kisaran Rp 200 juta per unit membuat pasar lebih terjangkau dan mendorong konsumen mulai berani beralih, termasuk ke pasar mobil bekas.
Tingginya permintaan juga terlihat dari aktivitas di showroom. Dalam sehari, ada dua hingga lima calon pembeli yang datang atau sekadar mencari informasi, bahkan hanya karena melihat unit yang dipajang. ”Rata-rata dalam tiga hari sudah laku. Kalau mobil konvensional, biasanya perlu waktu 1 sampai 2 minggu. Dan marginnya juga lumayan,” katanya.
Momentum peralihan menuju kendaraan listrik di Indonesia saat ini berada pada fase pertumbuhan yang menggembirakan. Berdasarkan tren historis yang dicatat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), transaksi di SPKLU tumbuh eksponensial. Dari awal mula yang hanya 19.647 kWh pada 2020 meroket menjadi 48.568.297 kWh pada 2025. Pertumbuhan tahunan SPKLU ini konsisten berada di atas 250 persen dengan rekor lonjakan hingga 528,16 persen yang terjadi pada 2022.
Fenomena serupa, dengan skala volume konsumsi yang jauh lebih masif, terjadi pada layanan pengisian daya di rumah (home charging). Konsumen di Indonesia menunjukkan karakter kuat bahwa mereka mengandalkan pengisian di garasi rumah untuk kebutuhan harian.
Data mencatat bahwa dari 15.199.264 kWh pada 2021, angka konsumsi melesat ke level 137.152.732 kWh pada 2025. Ini mengartikan ada pertumbuhan 141,31 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Bahkan, pada pencatatan tahun berjalan hingga Januari 2026, angkanya melesat ke 9.093.922 KWh dalam waktu satu bulan (Kompas.id, 11/3/2026).
Berdasar catatan Center of Economic and Law Studies (Celios), peralihan kendaraan pribadi dari BBM ke mobil listrik diperkirakan mampu menghemat anggaran subsidi hingga Rp 10 triliun per tahun. Sementara itu, transisi transportasi umum dan kendaraan pribadi secara keseluruhan diproyeksikan mampu menghemat 23,8 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp 210 triliun, atau sekitar Rp 50 triliun per tahun. Penghematan ini dapat dicapai dengan syarat benar-benar terjadi substitusi dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik.
”Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang efektif untuk mendorong substitusi tersebut. Salah satunya adalah insentif berupa keringanan tarif listrik untuk penambahan daya listrik rumah tangga sehingga masyarakat dapat melakukan pengisian daya mobil listrik di rumah,” ujar Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyebutkan, arah kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia perlu dibenahi. Menurut dia, insentif untuk sepeda motor listrik dan mobil pribadi saat ini sudah memadai. Namun, sektor yang memiliki dampak lebih luas, yakni transportasi publik dan logistik, justru belum mendapatkan dukungan yang setara.
”Kalau (insentif untuk) motor dan kendaraan pribadi sudah cukup. Justru yang sekarang MTI tuntut adalah elektrifikasi untuk bus, mobil penumpang angkutan umum, dan truk logistik,” ujarnya saat dihubungi Kompas, Rabu.
