BADAN Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah itu diyakini untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program makan bergizi gratis (MBG) (Mediaindonesia.com, 27/3/2026 22.35). Langkah itu bukan reaksi terhadap berbagai opini miring terhadap pelaksanaan program MBG, melainkan lebih diperuntukkan menegaskan kehadiran negara.
Memang, dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan MBG menjadi salah satu program paling disorot dalam lanskap kebijakan publik Indonesia. Padahal, di tengah perdebatan teknis dan kekhawatiran fiskal, satu fakta menonjol justru mengemuka, yakni tingkat kepuasan publik terhadap MBG tergolong tinggi. Sejumlah lembaga survei menunjukkan angka dukungan terhadap program makan siang gratis terlengkap yang pernah ada di dunia itu tinggi.
Rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan sebanyak 72,8% responden puas terhadap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu. Survei yang melibatkan 1.220 orang dan dilakukan dalam waktu 15- 21 Januari 2026 itu menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga : Serapan MBG semakin Besar Seiring Bertambahnya Jumlah Dapur SPPG
Memang, angka tersebut tidak sebesar tingkat dukungan masyarakat di awal peluncuran MBG. Itu merujuk laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2025, tingkat pengenalan publik terhadap program MBG mencapai 91%. Dari sisi sikap, menurut survei tersebut, dukungan masyarakat tergolong kuat: 36% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% cukup setuju, 8,1% kurang setuju, 1,4% menolak, dan 0,9% tidak memberikan jawaban. Angka tersebut sangat bagus di tengah berbagai opini negatif, khususnya di media sosial.
Itu bukan sekadar angka, melainkan sinyal legitimasi sosial yang penting bagi sebuah kebijakan publik berskala nasional.
Menariknya, alih-alih menjadi kelemahan, pembacaan yang lebih jernih justru melihat itu sebagai fase awal dari proses institusionalisasi kebijakan. Dalam teori kebijakan publik, hampir tidak ada program besar yang langsung memperoleh dukungan mendalam sejak awal. Dukungan yang luas, meskipun belum mengakar, ialah fondasi awal yang krusial. Ia mencerminkan adanya initial trust kepercayaan awal masyarakat terhadap niat dan arah kebijakan negara.
Baca juga : 1.256 SPPG Indonesia Timur Disetop Mulai 1 April
MANFAAT NYATA
Salah satu temuan paling penting dari survei-survei di atas ialah bahwa dukungan publik terhadap MBG tidak terutama ditentukan aspek teknis pelaksanaan. Sebaliknya, dukungan sangat dipengaruhi persepsi manfaat.
Masyarakat yang percaya bahwa MBG dapat meningkatkan pasokan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi malanutrisi cenderung memberikan dukungan lebih kuat. Itu memberikan pesan penting bahwa publik Indonesia tidak naif. Mereka tidak sekadar ikut-ikutan atau terpesona oleh retorika populis yang cenderung miring terhadap MBG. Dukungan mereka berbasis pada kalkulasi rasional tentang manfaat yang dirasakan atau diharapkan.
Dalam kerangka itulah pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. MBG tidak dipahami semata sebagai program bantuan, tetapi juga investasi sosial untuk kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyentuh aspek gizi, pendidikan, hingga ekonomi lokal secara simultan.
Dalam konteks penguatan karakter siswa di sekolah, asupan sehat dan bergizi merupakan kebutuhan dasar dan perannya sangat penting. Hal itu tecermin pada hasil evaluasi implementasi penguatan karakter di sekolah yang dilakukan Kemendikdasmen (2025), bahwa kebiasaan makan sehat dan bergizi memiliki hubungan paling besar dengan kebiasaan lain dalam Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), terutama pada siswa SD kelas 5–6 ke atas. Temuan itu menegaskan makan sehat dan bergizi merupakan simpul penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter siswa karena menjadi fondasi yang menopang penerapan perilaku positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
Temuan lain menunjukkan kelompok usia muda dan mereka dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih mendukung MBG. Itu sering kali dibaca secara sinis sebagai ‘dukungan dari kelompok rentan’. Namun, perspektif lain justru melihat itu sebagai indikator strategis. Kelompok muda ialah pemilik masa depan demografi Indonesia. Jika mereka sejak awal memiliki persepsi positif terhadap intervensi negara dalam pemenuhan gizi dan kesejahteraan, negara sedang membangun kontrak sosial jangka panjang.
Sementara itu, dukungan dari kelompok berpendidikan rendah tidak serta-merta menunjukkan ketidakkritisan. Bisa jadi, justru kelompok itulah yang paling merasakan langsung urgensi kebijakan MBG. Dalam banyak kasus, mereka ialah pihak yang selama ini berada di garis depan kerentanan pangan.
Menariknya, riset juga menemukan kecenderungan kelompok berpendapatan relatif rendah justru kurang mendukung MBG dan lebih memilih bantuan yang lebih terarah. Itu ialah sinyal penting, bukan kontradiksi. Kelompok itu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih spesifik dan mendesak. Bagi mereka, efektivitas kebijakan diukur dari seberapa langsung manfaat itu dapat dirasakan. Itu sekaligus menjelaskan bahwa tantangan pemerintah bukan pada legitimasi program secara umum, melainkan pada presisi implementasi. Dengan kata lain, isu utama bukan apakah MBG perlu atau tidak, melainkan bagaimana MBG bisa lebih tepat sasaran dan terasa langsung manfaatnya.
USUL PEMBENAHAN
Berbagai kritik pelaksanaan MBG dapat diidentifikasi dari soal transparansi distribusi, keterlibatan ekonomi lokal, serta komunikasi publik lebih jernih. Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan. Pembenahan terhadap berbagai aspek di bawah ini akan membantu pemerintah dalam menjaga kepercayaan publiknya.
Pertama, penguatan basis data penerima manfaat menjadi prioritas. Integrasi dan pemutakhiran data sosial-ekonomi dilakukan agar distribusi program tidak meleset dari kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks itu, akurasi data menjadi fondasi utama keadilan kebijakan.
Kedua, pemerintah mulai mendorong pelibatan aktor lokal dalam rantai pasok MBG yang sebenarnya telah diikrarkan sejak awal. Dengan cara itu, MBG tidak sekadar menjadi program konsumsi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan dan penggerakan ekonomi lokal.
Ketiga, perbaikan mekanisme pengawasan terus diperkuat. Transparansi distribusi dan akuntabilitas anggaran menjadi perhatian utama, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik. Di situlah peran berbagai lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Keempat, pemerintah membuka ruang evaluasi berbasis umpan balik masyarakat. Kritik dari kelompok berpendapatan rendah yang menginginkan bantuan lebih terarah, misalnya, tidak diabaikan. Sebaliknya, hal itu menjadi dasar untuk menyempurnakan skema distribusi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Kelima, mengoptimalkan peran kantin sehat di satuan pendidikan, selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan itu salah satunya mengatur pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan kantin aman, bermutu, dan bergizi sebagai sarana prasarana dasar di satuan pendidikan.
Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan seberapa besar dukungan publik hari ini, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan itu melalui perbaikan yang berkelanjutan. Saat ini, dengan tingkat kepuasan publik yang tetap tinggi, pemerintah memiliki satu modal penting untuk meneruskan kebijakan MBG. Bahkan dalam konteks menghadapi kemungkinan dampak perang di Timur Tengah, pemerintah berketetapan untuk tetap meneruskan program MBG meskipun dengan strategi efisiensi.
