BEKERJA dari rumah atau dari mana saja secara remot sesungguhnya bukanlah hal baru. Praktik kerja jarak jauh telah diterapkan secara global, khususnya di sektor berbasis pengetahuan dan teknologi.
Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat. Kebijakan ini disebut bisa menghemat APBN sampai Rp 6,2 triliun (Kompas.tv - 2 April 2026).
WFH bagi ASN menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja kini tidak lagi bersifat temporer, tetapi sudah menjadi kebijakan institusionalisasi sebagai bagian dari transformasi birokrasi pemerintah.
Meskipun momennya bertepatan dengan situasi krisis BBM global, secara konseptual, WFH sesungguhnya memiliki dimensi manfaat lebih luas.
WFH membuka ruang bagi penerapan sistem kerja berbasis output (output-based working system) ketimbang basis kehadiran fisik.
Kalkulasi positif juga menunjukan bahwa pengurangan mobilitas harian pekerja memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi karbon.
Baca juga: Ekonomi WFH 1 Hari
WFH mendorong pergeseran paradigma kerja dari office-centric, menuju system-centric governance, dengan pilar utamanya teknologi digital.
Layanan publik digital juga kini sudah diterapkan berbagai negara, termasuk pelayanan visa yang dulu begitu rumit dan terkesan sulit, menjadi sangat mudah karena cukup online seperti yang dilakukan keduataan Besar Jepang, misalnya.
Ukuran capaian kinerja tidak lagi ditentukan oleh kehadiran fisik, melainkan oleh capaian terukur dan akuntabel. Prinsip utama yang harus dikedepankan adalah keberlangsungan dan optimalisasi layanan publik.
WFH bukan pengurangan target kinerja, melainkan transformasi cara kerja yang menuntut disiplin baru berbasis tanggung jawab dan berbasi produktivitas.
Dari perspektif kebijakan publik, WFH merupakan bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas. Pengurangan penggunaan kendaraan dinas, penurunan konsumsi energi di gedung perkantoran, hingga optimalisasi infrastruktur digital menjadi satu kesatuan kebijakan yang saling terintegrasi.
Secara agregat, pengurangan mobilitas ASN berpotensi menekan konsumsi BBM nasional secara signifikan, sekaligus berkontribusi pada penurunan jejak karbon.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, langkah ini sejalan dengan komitmen global untuk mendorong ekonomi minim karbon.
EfektivitasWFH menghadirkan dua sisi yang sering kali diperdebatkan, apakah benar-benar meningkatkan efektivitas kerja atau sekadar memberikan fleksibilitas bagi pekerja.
Di satu sisi, WFH dapat membuat pekerjaan terasa lebih efisien karena waktu dan energi tidak lagi tersita untuk perjalanan ke kantor sehingga orang menjadi "tua di jalan".
