Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Kemenpar memaparkan berbagai capaian dan langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi program, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata nasional.
Pemerintah juga telah menyiapkan penyesuaian strategi agar sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik,” ucap Widiyanti.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan pihaknya memahami laporan yang disampaikan, namun tetap meminta Kemenpar menindaklanjuti sejumlah rekomendasi.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain peninjauan struktur anggaran di setiap unit kerja agar lebih proporsional dan tepat sasaran, serta perhitungan matang terhadap program mitigasi agar tidak menghambat target sektor pariwisata.
Komisi VII juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara, penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi usaha, serta dukungan terhadap sektor MICE internasional, termasuk koordinasi kebijakan visa.
Selain itu, DPR menekankan pentingnya penguatan promosi digital dengan narasi keamanan dan kenyamanan wisatawan, percepatan kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata, serta peningkatan kualitas program vokasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” tutur Widiyanti.
Editor: Redaksi TVRINews
