Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay di Jakarta.
Dalam paparannya, Widiyanti menyebut program prioritas Kemenpar 2026 difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan keselamatan wisata melalui pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan rawan bencana.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat dan penguatan jejaring ekonomi lokal.
Program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, hingga digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0 juga akan terus diperkuat.
Di sisi lain, sektor pariwisata nasional menghadapi tekanan akibat dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara Iran.
Kondisi ini menyebabkan gangguan penerbangan dari sejumlah hub internasional seperti Abu Dhabi, Doha, dan Dubai, yang berujung pada pembatalan ratusan penerbangan menuju Indonesia.
Dampaknya, potensi kehilangan kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu orang, dengan nilai devisa yang tidak terealisasi sekitar Rp2,04 triliun.
Selain itu, lonjakan harga energi global turut meningkatkan biaya transportasi akibat penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.
Menghadapi situasi tersebut, Kempar menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, antara lain dengan mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
Pemerintah juga mendorong peningkatan promosi wisata nusantara serta penyelenggaraan event lintas batas untuk menjaga pergerakan wisatawan.
“Kami terus bergerak adaptif melalui diversifikasi pasar dan penguatan promosi agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Widiyanti dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 2 April 2026.
Komisi VII DPR RI turut memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya peninjauan struktur anggaran agar lebih tepat sasaran, optimalisasi pasar Asia Tenggara, serta percepatan kebijakan bebas visa untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Putra Nababan juga mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia, guna mendukung strategi pergeseran pasar yang tengah dijalankan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16–17,6 juta pada 2026 tetap dapat tercapai, meskipun di tengah ketidakpastian global.
Editor: Redaksi TVRINews
