REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri keuangan syariah nasional mencatat pertumbuhan positif, tetapi perluasan akses bagi masyarakat belum berjalan secepat kenaikan aset. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset keuangan syariah mencapai Rp3.100 triliun per Desember 2025, tumbuh 8,61 persen secara tahunan (yoy).
Kinerja ini ditopang oleh intermediasi yang terus menguat. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,58 persen menjadi Rp705 triliun, seiring kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,14 persen.
- Menkop: Keuangan Syariah dan Sektor Riil Akan Tumbuh Bersama
- Transformasi Bisnis Dongkrak Laba Jamkrindo Syariah 2025
- Krisis Energi Global, Transisi Hijau dan Peluang Ekonomi Syariah
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut stabilitas sektor tetap terjaga. “Stabilitas sektor jasa keuangan syariah tangguh dan resilient, tercermin dari kinerja intermediasi yang terus tumbuh,” ujarnya dalam Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Secara sektoral, aset perbankan syariah mencapai Rp1.067 triliun. Sementara pasar modal syariah mendominasi dengan nilai Rp1.800 triliun, disusul industri keuangan nonbank (IKNB) syariah sebesar Rp188 triliun. Kapitalisasi pasar modal syariah bahkan melonjak menjadi Rp8.900 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan inklusi masih membayangi. Tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat belum sebanding dengan tingkat pemahaman yang sudah terbentuk.
Survei OJK menunjukkan indeks literasi keuangan syariah telah mencapai sekitar 43,4 persen, namun tingkat inklusinya masih relatif rendah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menilai kesenjangan ini menjadi tantangan utama. “Pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi mengajak mereka masuk ke dalam sistem ini masih menjadi tantangan,” ungkapnya.
Menurut dia, dorongan inklusi perlu diperkuat melalui sinergi dan pemanfaatan teknologi agar layanan semakin mudah diakses masyarakat. Senada, perwakilan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry Juliantono menekankan, pengembangan keuangan syariah ke depan harus berorientasi pada penggunaan nyata di masyarakat.
“Kita tidak lagi hanya membangun awareness, tetapi harus memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif dari ekosistem keuangan syariah,” ujarnya.
Ferry menambahkan, penguatan sektor ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi riil, terutama pelaku UMKM dan industri halal. “Penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil, seperti UMKM dan industri halal,” katanya.
Menurut dia, integrasi dengan koperasi desa dan ekosistem lokal dapat menjadi jalan untuk memperluas inklusi, sekaligus mendorong produk UMKM masuk ke pasar yang lebih luas.
Dengan populasi Muslim mencapai 244,7 juta jiwa, potensi pengembangan keuangan syariah dinilai masih sangat besar. Namun, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan aset, melainkan memastikan layanan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
