Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap kinerja pasar perkantoran komersial. Meski demikian, hal ini menjadi sinyal perubahan struktural pola kerja yang perlu diantisipasi pelaku industri.
Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai kebijakan tersebut pada dasarnya menyasar ASN yang mayoritas bekerja di gedung milik pemerintah, sehingga tidak berkorelasi langsung dengan tingkat hunian gedung perkantoran komersial.
Dengan kondisi tersebut, tidak terjadi tekanan permintaan secara langsung terhadap pasar perkantoran, baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan ruang.
“Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak akan menciptakan demand shock langsung pada pasar perkantoran komersial,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, tenant utama gedung perkantoran komersial, seperti perusahaan swasta dan multinasional, tidak terikat kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar korporasi telah lebih dulu menerapkan pola kerja hybrid sejak pandemi, sehingga tidak ada perubahan fundamental dalam kebutuhan ruang kantor.
Meski begitu, Ferry melihat kebijakan ini tetap relevan dalam konteks yang lebih luas sebagai sinyal arah kebijakan pemerintah terhadap pola kerja ke depan.
Baca Juga
- Ciputra (CTRA) Raih Penjualan Rp500 Miliar dari Proyek Baru
- Aturan Baru Rusun Subsidi Segera Meluncur: Atur Harga Jual hingga Perpanjangan Tenor
- Realisasi Sertifikat Tanah Elektronik Masih Rendah, Nusron: Baru 7,8%
Menurutnya, ketika pemerintah mulai mengadopsi WFH secara resmi, hal ini berpotensi memperkuat legitimasi model kerja hybrid dan mendorong adopsi lebih luas di sektor swasta, khususnya perusahaan domestik dan BUMN.
Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran bersifat tidak langsung dan terjadi secara bertahap.
Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini dinilai mempercepat tren efisiensi ruang kantor yang sudah berlangsung sejak pandemi.
Perusahaan cenderung dapat mengoptimalkan penggunaan ruang melalui pengurangan luasan, penataan ulang tata letak, hingga penerapan konsep ruang kerja fleksibel.
Namun, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh transformasi pola kerja jangka panjang, bukan semata-mata akibat kebijakan WFH ASN.
Ferry menekankan pentingnya membedakan antara tingkat okupansi dan utilisasi ruang. Kebijakan ini tidak memengaruhi jumlah penyewa secara langsung, tetapi dalam jangka panjang dapat menekan tingkat utilisasi ruang kantor.
Artinya, ruang tetap disewa, tetapi tidak digunakan secara penuh setiap hari. Jika tren ini meluas, perusahaan berpotensi menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan penggunaan aktual.
Dari sisi pemilik gedung, tidak ada tekanan jangka pendek terhadap kinerja aset. Namun, pelaku industri perlu mengantisipasi perubahan preferensi tenant terhadap ruang yang lebih fleksibel dan efisien.
“Dampaknya lebih bersifat antisipatif daripada reaktif,” ujarnya.
Sementara itu, dampak kebijakan ini justru dinilai lebih terasa pada sektor properti lain. Aktivitas ritel berpotensi menurun secara terbatas di kawasan perkantoran pemerintah, sementara sektor residensial berpeluang terdorong oleh meningkatnya kebutuhan hunian yang mendukung aktivitas kerja dari rumah.
Adapun sektor industri dan logistik relatif tidak terdampak oleh kebijakan tersebut.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH ASN dinilai bukan sebagai pendorong utama perubahan pasar, melainkan sinyal yang memperkuat tren kerja hybrid yang telah berlangsung.
