Tumpukan sampah yang menggunung mulai bermunculan di sejumlah wilayah Jakarta, imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa di TPST Bantergebang, Bekasi, awal Maret lalu.
Salah satunya terjadi di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Rawadas, Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang sampahnya mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter, dengan panjang sekitar 100 meter.
Hal ini mengakibatnya terganggunya akses jalan serta mobilitas warga yang menuju kawasan TPU Pondok Kopi.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim mengatakan, PPSU dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat pengangkutan.
"Terkait TPS Rawadas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjanjikan bahwa penanganan akan tuntas dalam 2 hari ke depan melalui pengoptimalan pengangkutan secara berkala dan koordinasi terpadu dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur," jelas Chico dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (2/4).
Sembari menunggu TPST Bantargebang beroperasi normal, Pemprov DKI juga melakukan sejumlah upaya agar tak ada lagi sampah yang menumpuk.
Seperti mempercepat pengangkutan dengan menambah armada truk, termasuk penambahan khusus di titik-titik prioritas seperti Pasar Induk Kramat Jati dan TPS Rawadas di Duren Sawit.
"Pemprov DKI Jakarta juga sedang memfinalisasi regulasi terkait pemilahan sampah rumah tangga dan pelaku usaha menjadi empat kategori organik (kompos), anorganik (daur ulang: plastik, kertas, logam), limbah B3 berbahaya, dan residu," jelas Chico.
Langkah ini didukung percepatan infrastruktur, termasuk optimalisasi RDF Rorotan serta rencana pembangunan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Rorotan/Tunjungan, dan Sunter guna mengolah sampah secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada penimbunan.
“Kami mengerahkan segala upaya maksimal untuk mempercepat penanganan penumpukan sampah dan mencegah terulangnya masalah serupa, termasuk di TPS Rawadas dan titik-titik lain,” tambah Chico.
Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan di lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pihak terkait untuk penanganan yang lebih baik di masa mendatang.
