Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan membawa AS keluar dari NATO. Dilansir Reuters, Trump merasa tak dibantu aliansi pertahanan Atlantik Utara itu saat menggempur Iran.
"Oh tentu saja iya (keluar dari NATO), saya akan bilang iya tanpa pertimbangan lagi," kata Trump, saat wawancara khusus dengan media Inggris Daily Telegraph via Reuters, Rabu (1/4).
Pernyataan ini langsung memicu pertanyaan besar: Apakah AS benar-benar bisa keluar dari NATO?
Aturan Konstitusi ASSecara hukum, langkah keluar dari NATO tidak sepenuhnya jelas. Menurut laporan Reuters, Konstitusi AS memang memberi kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan dua pertiga Senat yang beranggotakan 100 orang.
Namun, tidak ada aturan tegas soal bagaimana cara keluar dari perjanjian tersebut.
Kondisi ini membuat isu penarikan diri dari NATO berada di wilayah abu-abu dalam sistem hukum AS.
Ketentuan dari NATODi sisi lain, NATO membuka kemungkinan bagi anggotanya untuk keluar. Dalam Pasal 13 Traktat Atlantik Utara 1949, negara anggota dapat mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan resmi dan menunggu selama satu tahun sebelum keputusan berlaku.
Menariknya, pemberitahuan tersebut harus diajukan kepada AS selaku negara penyimpan perjanjian (depository state), yang kemudian diteruskan kepada seluruh negara anggota NATO.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada satu pun negara yang benar-benar keluar dari aliansi tersebut.
Trump, yang baru-baru ini melontarkan wacana ingin AS keluar dari NATO, juga belum memberikan kejelasan terkait langkah konkret penarikan dirinya.
Hukum Domestik AS Jadi PenghalangUpaya keluar dari NATO juga terbentur aturan dalam negeri AS. Pada 2023, Kongres mengesahkan aturan yang kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden saat itu, Joe Biden. Isinya, melarang presiden AS untuk menangguhkan, mengakhiri, atau menarik diri dari NATO tanpa persetujuan dua pertiga Senat.
Aturan ini juga melarang penggunaan dana pemerintah untuk proses keluar dari NATO. Regulasi tersebut didorong oleh Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat dan Marco Rubio dari Partai Republik untuk mencegah keputusan sepihak presiden, demikian dilansir Reuters.
Kebijakan itu dimasukkan sebagai amendemen dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional (NDAA) 2024, yakni regulasi tahunan besar yang mengatur kebijakan Pentagon.
Dalam perkembangan terbaru, Marco Rubio—yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional di era Presiden Donald Trump—menyatakan bahwa Washington perlu meninjau kembali hubungannya dengan NATO setelah pecahnya perang dengan Iran pada 28 Februari, yang diawali serangan udara oleh AS dan Israel.
Potensi Konflik HukumMeski ada pembatasan, perdebatan hukum masih terbuka. Pada 2020, di masa jabatan pertamanya, pemerintahan Donald Trump melalui penasihat hukum Departemen Kehakiman menyatakan presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk menarik diri dari perjanjian internasional.
Sementara itu, laporan Congressional Research Service pada Februari 2026 menyebut bahwa jika isu ini dibawa ke pengadilan, pihak eksekutif dapat menggunakan pendapat hukum tersebut untuk berargumen bahwa amendemen dalam NDAA yang membatasi kewenangan presiden keluar dari NATO berpotensi inkonstitusional.
Jika Trump tetap memaksakan langkah tersebut, sengketa berpotensi berujung di Mahkamah Agung AS.
Dalam praktiknya, Trump pernah mengambil langkah keluar dari perjanjian tanpa persetujuan Kongres.
Sebagai contoh pada 2020, ketika pemerintahannya menarik AS dari perjanjian Open Skies, yakni kesepakatan yang melibatkan 35 negara dan memungkinkan penerbangan pengawasan tanpa senjata di atas wilayah negara anggota.
Dampak ke NATOSejumlah analis menilai, komitmen politik menjadi kunci keberlangsungan NATO.
Pakar dari Center for Strategic and International Studies sekaligus mantan pejabat Kemlu AS, Max Bergmann, menilai bahwa kekuatan Kongres memiliki batas jika pemerintah tidak lagi mendukung aliansi tersebut.
"Jika presiden dan militer tidak berkomitmen pada NATO dan keamanan Eropa, maka saya rasa tidak banyak yang bisa dilakukan Kongres untuk menahannya," ujarnya kepada Reuters pada Kamis (2/2).
Jika benar terjadi, keluarnya AS berpotensi melemahkan NATO secara drastis. Eropa akan dipaksa memperkuat pertahanannya sendiri, sementara keseimbangan kekuatan global bisa berubah signifikan.
