jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan terlukanya 5 prajurit dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon.
Hidayat meminta pemerintah memberikan apresiasi dengan memberikan gelar Pahlawan Perdamaian dan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan.
BACA JUGA: Baznas Turut Berduka atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon
Dia meminta agar pemerintah RI mendesak PBB untuk tidak hanya berhenti pada kecaman keras seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjend dan Wakil Sekjend PBB.
Hal itu agar dapat menyelamatkan muruwah PBB dan perdamaian dunia, agar PBB konsisten pada sikap itu dengan segera menggelar sidang darurat DK PBB sebagaiamana juga sudah diusulkan oleh Perancis.
BACA JUGA: Pemerintah dan PBB Beri Penghargaan-Santunan untuk Prajurit TNI Gugur di Lebanon
HNW juga mengingatkan Amerika Serikat agar tidak mementahkan keputusan mayoritas mutlak anggota DK PBB dengan kembali mempergunakan hak vetonya.
Sebab, serangan Israel atas Pasukan PBB Penjaga Perdamaian di Lebanon Selatan itu jelas bertentangan dengan prinsip dan program menghadirkan peace/perdamaian yang digagas dan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trumph, melalui BoPnya, bila tetap diinginkan BoP dihadirkan untuk wujudkan perdamaian.
BACA JUGA: 4 Prajurit TNI Masih Dirawat Seusai Serangan di Lebanon
“Kami sangat berduka atas gugur dan terlukanya sejumlah prajurit TNI yang melaksanakan perintah konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian di Lebanon yang juga sesuai dengan misi yang diamanatkan oleh PBB. Semoga negara mengapresiasi pengorbanan mereka dan menobatkan mereka sebahai Pahlawan Perdamaian, dan mempedulikan keluarga yang mereka tinggalkan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (1/4).
HNW yang juga mendampingi Ketua MPR menyampaikan sikapnya mengutuk serangan brutal Israel yang menewaskan dan melukai Prajurit TNI.
Dia juga berharap agar Pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi mendukung langkah Perancis dan meloby negara-negara anggota tetap DK PBB agar serangan Israel terhadap TNI penjaga perdamaian sesuai mandat PBB tersebut segera dibahas dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB.
“Serangan Israel tersebut jelas melanggar hukum internasional, dan sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat, dan itu makin menunjukkan sikap Israel yang anti terhadap perdamaian dan hukum internasional dan karenanya seharusnya bisa dijatuhi sanksi keras oleh PBB, termasuk mengeluarkannya dari keanggotaan PBB,” tambahnya.
Dia berharap dengan laku Israel mengobarkan perang ke Iran, dan kini menyerang dan menewaskan prajurit penjangga perdamaian dari TNI agar Pemerintah Indonesia makin dapat mempertimbangkan keanggotaannya di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat.
“Dengan perilaku Israel yang anti perdamaian tapi tetap dibiarkan oleh Donald Trump, maka Dewan Perdamaian semakin tidak memiliki legitimasi secara moral apalagi dengan terus terjadinya aksi anti perdamaian nan biadab yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, melebar ke West Bank, Masjid alAqsha, Lebanon, Syria dan bahkan kepada para prajurit pasukan penjaga perdamaian TNI itu. Jadi, sudah selayaknya, apabila Indonesia makin mempertimbangkan untuk menarik diri keanggotaan dari Dewan yang tidak bisa menghadirkan Perdamaian tersebut, sehingga karenanya opsi mengirimkan pasukan ke Gaza pun, penting di pertimbangkan ulang, agar nasib TNI tidak lagi menjadi korban kejahatan Israel dengan ditembaki atau diadudomba dengan pejuang Gaza/Palestina,yang dengan itu semua makin menjauhkan terwujudnya Perdamaian, apalagi membantu Palestina untuk menjadi negara yang merdeka ,” pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Polkam Minta PBB Transparan Usut Serangan yang Menewaskan TNI di Lebanon
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
