Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat hari libur sekolah setelah ditemukan ketidakefektifan distribusi, di tengah upaya memperbaiki tata kelola program yang menjangkau puluhan juta penerima.
Menteri Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan pemberian MBG selama hari libur tidak optimal dari sisi penyerapan maupun distribusi.
“Kalau libur, dipasok tidak efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu hanya hari sekolah,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas, dikutip Selasa (2/4).
Dengan perubahan tersebut, penyaluran MBG untuk sekolah umum akan mengikuti hari aktif belajar, yakni rata-rata lima hari dalam sepekan. Adapun untuk pondok pesantren, penyaluran disesuaikan dengan pola kegiatan, yakni lima hingga enam hari.
Meski demikian, pemerintah membuka ruang fleksibilitas untuk daerah tertentu, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Di wilayah tersebut, penyaluran dapat ditambah satu hari jika dinilai diperlukan dan efektif.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program MBG yang saat ini telah menjangkau 61,68 juta penerima manfaat di 38 provinsi per 30 Maret 2026.
Baca Juga
- Tingkatkan Kualitas Dapur MBG, Pengawasan dan Keamanan Diminta Diperketat
- Gerak Pembantu Prabowo Bersih-Bersih Dapur MBG 'Nakal'
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 26.066 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah beroperasi. Namun, pemerintah masih menemukan sejumlah kendala di lapangan, dengan 2.162 SPPG ditutup sementara dan 1.789 di antaranya disuspensi untuk perbaikan.
Zulkifli menegaskan langkah penertiban dilakukan terhadap unit yang belum memenuhi standar, termasuk aspek sanitasi dan kelayakan operasional.
“Kalau tidak diperbaiki ya kita tutup,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti ketimpangan cakupan program, terutama pada sekolah berbasis pondok pesantren yang baru terdata sekitar 10%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang telah mencapai sekitar 80%.
Pemerintah bersama Kementerian Agama tengah mempercepat pendataan dan penyaluran untuk pesantren, mengingat kelompok tersebut dinilai memiliki kebutuhan gizi yang tinggi.
Selain itu, program MBG untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dipastikan tidak mengalami perubahan kebijakan. Pemerintah menilai intervensi pada kelompok ini krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
“Balita, ibu hamil, dan menyusui sangat penting karena akan menentukan masa depan anak-anak kita,” kata Zulkifli.
Perbaikan skema distribusi ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga efektivitas program berskala besar yang menyasar puluhan juta penerima, sekaligus menekan potensi pemborosan anggaran akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
