Kota Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meminta publik menaruh kepercayaan terkait transparansi penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
"Dengan apa yang sudah disampaikan Presiden di Hambalang kemarin, saya kira itu tidak lagi ada keraguan-keraguan bagi kita untuk meyakini bagaimana tekad dari Presiden untuk menyelesaikan persoalan seperti itu," kata Otto Hasibuan di sela kunjungannya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis.
Menurut Otto, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa kejadian penyiraman air keras itu tidak dapat dibenarkan dan harus diproses.
Bahkan, dalam perjalanan kasus itu, Otto menyebut jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis yang dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan, imbas pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Proses hukum sedang berjalan, orangnya sudah ditangkap. Ya, saya kira sudah clear ya," ujarnya.
Di satu sisi, Otto memahami publik akan menanyakan bagaimana transparansi proses penegakan hukum karena kasus itu melibatkan personel TNI.
Namun, berkaca dari sikap dan pernyataan Presiden Prabowo, Wamenko Otto meminta publik untuk memercayakan penegakan hukumnya.
Terakhir, ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga siapa pun bisa memberikan pendapat tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi, termasuk kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus.
"Jadi, kita ini negara demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada siapa pun," ujarnya menegaskan.
Baca juga: Komnas HAM dorong transparansi penyidikan kasus Andrie Yunus
Baca juga: Polda Metro Jaya: Kasus Andrie Yunus telah dilimpahkan ke TNI
Baca juga: TNI pastikan bekerja secara transparan dalam menangani kasus air keras
"Dengan apa yang sudah disampaikan Presiden di Hambalang kemarin, saya kira itu tidak lagi ada keraguan-keraguan bagi kita untuk meyakini bagaimana tekad dari Presiden untuk menyelesaikan persoalan seperti itu," kata Otto Hasibuan di sela kunjungannya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis.
Menurut Otto, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa kejadian penyiraman air keras itu tidak dapat dibenarkan dan harus diproses.
Bahkan, dalam perjalanan kasus itu, Otto menyebut jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis yang dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan, imbas pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Proses hukum sedang berjalan, orangnya sudah ditangkap. Ya, saya kira sudah clear ya," ujarnya.
Di satu sisi, Otto memahami publik akan menanyakan bagaimana transparansi proses penegakan hukum karena kasus itu melibatkan personel TNI.
Namun, berkaca dari sikap dan pernyataan Presiden Prabowo, Wamenko Otto meminta publik untuk memercayakan penegakan hukumnya.
Terakhir, ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga siapa pun bisa memberikan pendapat tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi, termasuk kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus.
"Jadi, kita ini negara demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada siapa pun," ujarnya menegaskan.
Baca juga: Komnas HAM dorong transparansi penyidikan kasus Andrie Yunus
Baca juga: Polda Metro Jaya: Kasus Andrie Yunus telah dilimpahkan ke TNI
Baca juga: TNI pastikan bekerja secara transparan dalam menangani kasus air keras
