Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan geopolitik di kawasan Asia Barat yang berlangsung lebih dari satu bulan dan berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia, melalui langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif.
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif,” kata Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap situasi global yang dinamis.
Tina mengatakan bahwa pemerintah menghormati berbagai pandangan yang berkembang terkait kebijakan tersebut, termasuk penerapan pola kerja jarak jauh atau work from home (WFH).
“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” kata Tina Talisa.
Pemerintah menilai pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan meskipun sebagian dilakukan secara jarak jauh.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa perubahan yang terjadi hanya pada cara kerja, bukan pada komitmen pelayanan kepada masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik secara langsung, seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, transportasi, serta pelayanan publik tatap muka, dipastikan tetap beroperasi penuh tanpa pengurangan layanan.
Dari sisi energi, menurut dia, pengaturan pola kerja tersebut turut memberikan manfaat berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring berkurangnya mobilitas harian, terutama perjalanan pergi-pulang kerja di kota-kota besar.
Meski terjadi pergeseran konsumsi energi ke sektor rumah tangga, pemerintah menilai secara keseluruhan efisiensi tetap dapat dicapai dengan pengaturan yang tepat tanpa mengorbankan produktivitas.
Pemerintah menyatakan langkah ini merupakan bagian dari proses adaptasi berkelanjutan, dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara optimalisasi layanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan aktivitas masyarakat di tengah dinamika global yang masih berlangsung.
Baca juga: Stafsus Wapres dorong penguatan UMKM dan ekonomi perempuan
Baca juga: Stafsus Wapres Tina Talisa silaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif,” kata Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap situasi global yang dinamis.
Tina mengatakan bahwa pemerintah menghormati berbagai pandangan yang berkembang terkait kebijakan tersebut, termasuk penerapan pola kerja jarak jauh atau work from home (WFH).
“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” kata Tina Talisa.
Pemerintah menilai pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan meskipun sebagian dilakukan secara jarak jauh.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa perubahan yang terjadi hanya pada cara kerja, bukan pada komitmen pelayanan kepada masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik secara langsung, seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, transportasi, serta pelayanan publik tatap muka, dipastikan tetap beroperasi penuh tanpa pengurangan layanan.
Dari sisi energi, menurut dia, pengaturan pola kerja tersebut turut memberikan manfaat berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring berkurangnya mobilitas harian, terutama perjalanan pergi-pulang kerja di kota-kota besar.
Meski terjadi pergeseran konsumsi energi ke sektor rumah tangga, pemerintah menilai secara keseluruhan efisiensi tetap dapat dicapai dengan pengaturan yang tepat tanpa mengorbankan produktivitas.
Pemerintah menyatakan langkah ini merupakan bagian dari proses adaptasi berkelanjutan, dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara optimalisasi layanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan aktivitas masyarakat di tengah dinamika global yang masih berlangsung.
Baca juga: Stafsus Wapres dorong penguatan UMKM dan ekonomi perempuan
Baca juga: Stafsus Wapres Tina Talisa silaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo
