Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) membawa desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaannya di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Indonesia sendiri memang direncanakan akan mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) seiring dengan keikutsertaannya di BoP.
Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.
Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan atas gugurnya tiga prajurit TNI saat sedang bertugas di UNIFIL, Pemerintah Indonesia perlu mendorong PBB untuk melakukan investigasi. Kemudian, mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab dan bila perlu menuntut ganti rugi.
Menurutnya, tindakan penyerangan terhadap markas dan area tugas UNIFIL merupakan kejahatan perang karena bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menarik secara sepihak pasukan yang telah dikontribusikan dalam Operasi Menjaga Perdamaian PBB. Mengingat kendali ada PBB.
Baca Juga
- Gibran Soal 3 Prajurit Gugur di Lebanon: Penghormatan Setinggi-tingginya
- Ramai-ramai Legislator Dorong Evaluasi Penempatan Prajurit di Daerah Konflik
- 3 Prajurit yang Gugur di Lebanon Dapat Santunan Rp1,8 Miliar
Dalam konteks tersebut, pemerintah hanya bisa meminta Sekjen PBB untuk mengevaluasi apakah keberadaan UNIFIL masih dibutuhkan dalam situasi Israel menyerang Hezbullah di Lebanon atau harus segera diakhiri. Bila diakhiri barulah pasukan asal Indonesia dapat dipulangkan.
"Kejadian gugurnya tiga prajurit harus menjadi pertimbangan serius bila pemerintah akan mengirim pasukan ke International Stabilization Force yang berada dibawah BoP. Idealnya pemerintah tidak perlu mengirim pasukan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bisnis pada Jumat (3/4/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga mengutuk keras serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya pasukan penjaga perdamaian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Kejadian ini bukan hanya kehilangan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi peringatan bahwa sistem perdamaian global sedang berada dalam ancaman serius,” kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.
PKS pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional, termasuk mendesak PBB dan dunia internasional memberi sanksi berat kepada Israel.
Selain itu, PKS menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk kemungkinan meninjau kembali keterlibatan dalam BoP apabila tidak lagi efektif dalam menjaga perdamaian dan keadilan global.
PKS juga menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.
“Jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit TNI yang memadai dari PBB, maka pemerintah perlu mempertimbangkan langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia dalam misi UNIFIL,” ujar Kholid.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam keras serangan insiden penyerangan di Lebanon yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI.
Umar menyatakan kecaman itu dalam sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, pada Selasa (31/3/2026). Dalam sidang itu pun, Umar mendesak PBB melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," ujar Umar.
Dia menjelaskan bahwa eskalasi ini berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut. Serangan itu dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dunia. Bahkan, serangan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional. Terlebih, saat ini korbannya merupakan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers) Indonesia di UNIFIL.
Dalam sidang tersebut, Umar menyampaikan tiga tuntutan utama terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon, yakni percepatan pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara aman dan bermartabat serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.
Selain itu, dia meminta jaminan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.
Umar juga mendesak DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menerapkan langkah darurat guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk meninjau protokol keamanan dan rencana evakuasi jika situasi memburuk.
UNIFIL sendiri merupakan pasukan perdamaian bentukan PBB pada 1978. Indonesia baru bergabung dalam UNIFIL pada 2006 lewat Kontingen Garuda (Konga).
Tujuan pasukan ini dibentuk adalah untuk memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Kemudian, pasukan juga dibentuk untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta mendukung pemerintah Lebanon dalam menegakkan otoritasnya di wilayah tersebut.
Selain di Lebanon, pasukan Indonesia pun telah berkiprah di pasukan perdamaian bentukan PBB untuk berbagai negara. Indonesia misalnya pernah mengirimkan pasukan perdamaian di Republik Demokratik Kongo pada 2020.
Selain itu, pasukan Indonesia pernah ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Kamboja pada 1992-1993.
Ancang-ancang Kirim Pasukan Perdamaian Gaza
Terbaru, Indonesia direncanakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza seiring dengan keikutsertaan Indonesia di BoP. Dalam KTT BoP pertama di AS pada awal tahun ini, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam ISF bagi perdamaian Palestina.
Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.
"Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.
Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza.
“Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” kata Jeffers.
Dalam agenda yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” kata Prabowo.
Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.
Namun, kini wacana pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza terhenti. Sebab, konflik di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel sedang meningkat.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.
"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (3/3/2026).
