Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal di tengah penerapan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Nasaruddin di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 2 April 2026.
Baca Juga :
Pemerintah Sebut WFH Langkah Taktis Tekan Konsumsi BBMNasaruddin menegaskan bahwa instruksi ini berlaku bagi seluruh satuan kerja (satker) Kemenag, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski pengaturan teknis diserahkan kepada pimpinan satker masing-masing, ia mewajibkan layanan esensial yang berdampak langsung—seperti pencatatan nikah dan layanan keagamaan lainnya—tetap tersedia bagi masyarakat.
Dalam menghadapi penyesuaian sistem kerja ini, Nasaruddin mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Digitalisasi dinilai sebagai solusi agar hambatan fisik tidak mengganggu standar waktu dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan.
“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” tegasnya.
Selain aspek teknologi, Nasaruddin mengingatkan agar layanan tetap inklusif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Ia juga meminta setiap pimpinan satker memastikan keterbukaan informasi agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait prosedur layanan daring maupun luring.
“Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tambah Nasaruddin.
Ilustrasi WFH. Foto: Freepik.com.
Sejalan dengan semangat transformasi, Kemenag juga mulai menerapkan praktik hemat energi. Hal ini mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen serta optimalisasi rapat koordinasi secara daring untuk mengurangi mobilitas.
ASN Kemenag kini didorong untuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum dalam mobilitas harian. Selain itu, pengelolaan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, diarahkan agar dilakukan secara lebih bijak dan selektif guna mendukung efisiensi anggaran serta energi.
