Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto menekankan bahwa berbagai aspek termasuk usulan masyarakat dan kinerja wilayah harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Jakarta tahun 2027.
"Penyusunan rencana pembangunan harus juga mempertimbangkan kinerja pembangunan di masing-masing wilayah kota maupun kabupaten, terutama dalam merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah," kata dia saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota, Kamis.
Uus mencatat hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka setelah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kota atau kabupaten.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah kota di DKI Jakarta.
Selanjutnya, untuk masing-masing kota maupun kabupaten memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda yang dapat didorong dan dimaksimalkan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan yang ada di DKI Jakarta.
Dalam hal ini, penyusunan rencana pembangunan kota maupun kabupaten agar memperhatikan arah dan isu strategis masing-masing kota maupun kabupaten sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029.
Adapun pelaksanaan Musrenbang di tingkat kota dan kabupaten yang merupakan rangkaian proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam kegiatan itu, para wali kota dan bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang kecamatan berdasarkan usulan warga yang telah di-input, diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang baik dari tingkat RW, kelurahan hingga tingkat kecamatan.
"Saya minta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa menindaklanjuti seluruh usulan warga yang dihasilkan melalui Musrenbang untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2027," kata Uus.
Baca juga: DKI minta jajaran pastikan usulan anggaran selaras kebijakan pusat
Baca juga: Masalah banjir dan sampah jadi fokus utama Musrenbang di Jakbar
Baca juga: Penanganan banjir jadi usulan prioritas Pemkot Jakut di RKPD 2027
"Penyusunan rencana pembangunan harus juga mempertimbangkan kinerja pembangunan di masing-masing wilayah kota maupun kabupaten, terutama dalam merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah," kata dia saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota, Kamis.
Uus mencatat hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka setelah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kota atau kabupaten.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah kota di DKI Jakarta.
Selanjutnya, untuk masing-masing kota maupun kabupaten memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda yang dapat didorong dan dimaksimalkan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan yang ada di DKI Jakarta.
Dalam hal ini, penyusunan rencana pembangunan kota maupun kabupaten agar memperhatikan arah dan isu strategis masing-masing kota maupun kabupaten sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029.
Adapun pelaksanaan Musrenbang di tingkat kota dan kabupaten yang merupakan rangkaian proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam kegiatan itu, para wali kota dan bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang kecamatan berdasarkan usulan warga yang telah di-input, diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang baik dari tingkat RW, kelurahan hingga tingkat kecamatan.
"Saya minta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa menindaklanjuti seluruh usulan warga yang dihasilkan melalui Musrenbang untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2027," kata Uus.
Baca juga: DKI minta jajaran pastikan usulan anggaran selaras kebijakan pusat
Baca juga: Masalah banjir dan sampah jadi fokus utama Musrenbang di Jakbar
Baca juga: Penanganan banjir jadi usulan prioritas Pemkot Jakut di RKPD 2027
