jpnn.com, JAKARTA - Backstagers Indonesia yang mewakili 278.000 pekerja event profesional bersertifikat menyampaikan keberatan resmi atas pernyataan Said Didu dalam program debat "Rakyat Bersuara" di iNews TV.
Mereka tidak terima lantaran mantan sekretaris Kementerian BUMN itu menyebut event organizer (EO) pemerintah menyedot anggaran hingga Rp 50 triliun, dan "tempat korupsi paling aman".
BACA JUGA: Said Didu Rusak Kerukunan di Banten, Mahasiswa Islam Desak Aparat Bertindak
Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana Putra menegaskan bahwa narasi tersebut tidak hanya buta data, tetapi juga buta terhadap realita penderitaan pelaku industri pascapandemi Covid-19.
"Menyebut EO sebagai tempat korupsi saat industri ini baru saja merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi adalah narasi yang tidak punya empati. Hari ini, para pelaku EO bertahan di tengah badai pemangkasan dan efisiensi anggaran pemerintah. Kami bertahan saja sudah bagus, apalagi dituduh menelan uang negara puluhan triliun," ujar Andro.
BACA JUGA: Dilaporkan APDESI Tangerang, Said Didu Dikawal Masyarakat Penuhi Panggilan Polisi
Pandemi yang Belum Selesai, Efisiensi yang Datang Bertubi
Andro mengatakan bahwa industri event Indonesia baru saja bangkit dari dua tahun paling kelam dalam sejarahnya.
BACA JUGA: Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
Selama 2020–2022, pandemi COVID-19 memaksa industri ini berhenti total tidak ada event, tidak ada pendapatan, tidak ada perlindungan sosial bagi 3 juta pekerja informalnya.
Namun, awal 2025 membawa pukulan baru, yakni Inpres No. 1 Tahun 2025 yang memangkas 16 pos belanja pemerintah dengan kisaran penghematan 10% hingga 90%.
"Ratusan tender yang sudah dimenangkan dibatalkan. Arus kas perusahaan yang baru pulih kembali tersungkur. Bertahan saja sudah bagus, itulah kondisi riil industri yang diserang oleh Said Didu tanpa satu pun bukti konkrit," kata Andro.
Industri Event Adalah Stimulan Ekonomi
Data Oxford Economics membuktikan industri event berdampak langsung terhadap PDB sebesar Rp 128 triliun hanya dari sektor business event, belum sektor event lainnya.
Tidak kalah penting adalah multiplier effect 2,36 kali lipat. Uang yang dikeluarkan tidak menguap, melainkan berputar kembali ke UMKM dan ekonomi lokal, industri event mempekerjakan dan menghidupi lebih 3 juta pekerja harian lepas (freelancer).
"Mulai dari kru angkat panggung, rigger, ibu-ibu katering, usher, seniman, vendor lokal hingga sopir truk. Menyerang industri event tanpa audit yang jelas sama dengan mengancam piring nasi 3 juta pekerja akar rumput ini," ujar Andro.
Nol Rupiah untuk Tenaga Kerja di Event Pemerintah Daerah
Dia pun mengungkapkan bahwa dalam struktur anggaran HPS event yang dibuat oleh pemerintah daerah, alokasi untuk SDM profesional crew, teknisi, kru lapangan adalah 0 sampai 1 persen. Nol persen. Bukan salah cetak.
Banyak pemerintah daerah menyelenggarakan event, tetapi dalam anggarannya mereka menolak memasukkan biaya upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lokal.
"Inilah paradoks yang paling menyakitkan dan yang tidak pernah diketahui publik. Kerja kreatif masih dianggap bisa dibayar dengan 'terima kasih' dan bahkan kami harus mengemis ke vendor agar dapat membayar kru event" tambah Andro.
Dia pun menyinggung kasus Amsal Sitepu, videografer yang dituntut penjara karena auditor menganggap konsep kreatif, editing, dan dubbing video profil desa bernilai nol rupiah.
Menurutnya, kasus yang sempat dibahas di ruang rapat DPR itu terjadi akibat banyak birokrat dan tokoh publik yang masih buta terhadap nilai kerja kreatif.
"Said Didu melakukan kekeliruan yang sama namun dari panggung yang lebih besar dan dengan dampak yang lebih luas. Ketika seorang mantan pejabat senior menyebut profesi yang menghidupi 3 juta orang sebagai sarang korupsi, tanpa data, tanpa audit, dari studio TV nasional itu adalah opini yang sesat. Apa yang disampaikan oleh Said Didu ini adalah pencemaran nama baik sistemik," beber Andro.
Karena itu, lanjut Andro, Backstagers Indonesia menuntut Said Didu bertanggung jawab dengan cara membuka data yang membuktikan kebenaran pernyataannya.
"Atau meminta maaf secara langsung kepada 278.000 pekerja bersertifikat dan 3 juta pekerja informal di ekosistem event," ujar Andro.
Backstagers Indonesia juga menuntut iNews TV untuk memfasilitasi hak jawab dalam bentuk debat terbuka yang disiarkan di platform yang sama dengan Said Didu.
Terakhir, Backstagers Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan regulasi tata kelola industri event, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja freelance kreatif, seni maupun budaya dan keadilan dalam penganggaran upah kerja, pembaharuan SKKNI serta nilai ekonomi kreatif dalam proyek pemerintah.
”Inilah konteks yang tidak dimiliki Said Didu ketika ia menyebut angka Rp 50 triliun "menguap" lewat EO. Di industri di mana SDM-nya saja tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah, dari mana logika korupsi triliunan itu berasal?” tutup Andro. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
